INDONEWS.ID - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mendorong Aliansi masyarakat adat Mentawai yang menolak kehadiran Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat melakukan Judicial review (JR) Ke mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya kira setiap warga negara berhak untuk mengajukan keberatan atas setiap produk hukum dan itu dijamin oleh konstitusi. negara sudah menyiapkan instrumen dan lembaga hukum yang secara khusus menyelesaikan sengketa konstitusional atau kebijakan antara pemerintah dan masyarakat, baik secara pribadi maupun sekelompok masyarakat", ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu itu melalui keterangan resminya kepada media, Kamis, (4/8/2022).
Menurutnya, sejak awal pihaknya sudah menduga bahwa kehadiran UU Sumbar yang baru akan menuai kontroversi baik secara lokal di tingkat daerah maupun di level nasional.
Sebagai bangsa kita wajib menghormati hasil dari setiap proses poltik kebijakan yang berlangsung di lembaga legislatif, khususnya DPR RI.
"Produk UU yang dihasilkan tidak selalu memenuhi keinginan semua pihak, meskipun dinilai telah memenuhi prinsip Inklusifitas dan mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait. Termasuk kelompok yang dianggap sebagai "minoritas" dalam wilayah NKRI", terangnya.
Lebih lanjut, Sultan meminta pemerintah dan DPR untuk menerima nota protes masyarakat Mentawai sebagai referensi penting dalam proses legislasi. Bahwa prinsip partisipasi masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam proses legislasi nasional. Jangan sampai ada yang merasa tidak diajak bicara terutama dalam pembahasan kebangsaan yang cukup sensitif seperti ini.
"Kami sangat memahami psikologi masyarakat adat Mentawai yang merasa diabaikan dengan ketentuan dalam UU Sumbar yang baru. Tentu hal semacam ini tidak boleh diabaikan agar tidak menjadi polemik di level daerah dalam jangka panjang", tegas Sultan.
Koalisi Masyarakat Mentawai yang diberi nama Aliansi Mentawai Bersatu menyatakan menolak Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU Provinsi Sumbar) yang baru disahkan DPR.
Koalisi tersebut terdiri dari berbagai komunitas, seperti Forum Masyarakat Mentawai, Mahasiswa Mentawai dan lain sebagainya. Mereka menilai UU Sumbar mengkerdilkan budaya Mentawai.*