INDONEWS.ID - Sebanyak 80 negara telah menggunakan Kerangka Kerja Pembiayaan Nasional Terpadu (Integrated National Financing Framework/INFF) untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
INFF berperan untuk menyediakan perencanaan dan pembiayaan transparan dalam mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan.
"INFF memberikan bantuan teknis kepada negara-negara untuk mengkalibrasi kebijakan pembiayaan mereka dengan ambisi dan target Sustainable Development Goals (SDGs)," ujar Direktur Jenderal Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik Kanni Wignaraja dalam G20 Development Working Group Side Event bertema INFF Sustainable Investment, Selasa (9/8/2022).
Melalui dukungan INFF, negara dapat memastikan kebijakan dan perencanaan pembiayaan nasional selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.
Sejak dibentuk pada 2015, INFF telah mengusulkan lebih dari 250 reformasi kebijakan pembiayaan publik dan swasta, instrumen pembiayaan baru yang sedang diuji, mobilisasi investasi SDG ke dalam pembiayaan nasional.
"Kami juga menemukan bahwa INFF memberikan dorongan kuat dengan bukti untuk mengatasi kesenjangan ketimpangan yang semakin besar yang sering diabaikan sebelumnya," kata Kanni.
Setidaknya, ada dua dorongan yang dilakukan INFF kepada tiap negara dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutannya. Pertama, dengan meningkatkan data dan transparansi yang menyoroti ke mana uang mengalir.
Kedua, dengan memprioritaskan dan mengarahkan belanja nasional di bidang-bidang vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar pedesaan yang secara langsung mengatasi ketimpangan tersebut.
Indonesia, kata Kanni, dinilai sebagai salah satu pelopor pemanfaatan INFF lantaran menjadi yang terdepan dalam memobilisasi pembiayaan baru dan inovatif untuk pencapaian SDGs.
Pada 2018, misalnya, Indonesia menjadi negara pertama yang mengeluarkan obligasi hijau. Penerbitan ketiga obligasi hijau yang dilakukan Indonesia beberapa waktu lalu berhasil mengumpulkan dana sebesar US$5,8 miliar.
Indonesia, sebut Kanni, juga telah menghasilkan lebih dari US$500 juta dalam pembiayaan baru tahun lalu dengan obligasi SDG pertamanya.
"Dengan obligasi tematik ini, negara ini telah menunjukkan bagaimana investasi swasta dan publik dapat dan harus disatukan dalam mengejar jalur rendah emisi menuju pembangunan," jelasnya.
Apa yang dilakukan Indonesia menurutnya merupakan terobosan dan menarik perhatian dunia. Karenanya, sebagai pelopor Indonesia saat ini mesti bisa memperdalam kematangan pasar keuangan domestik untuk memperkuat obligasi hijau.
UNDP, kata Kanni, bakal mendukung sepenuhnya upaya Indonesia mengembangkan instrumen pembiayaan hijau. Hal itu dilakukan dengan harapan bakal memperkuat kapasitas lembaga nasional yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan hijau.*