Jakarta, INDONEWS.ID - Dosen senior dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBIKKG), Dr. Philipus Ngorang, M.Si ikut buka suara terkait kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat. Menurutnya, kebijakan sensasional, kontroversial dan nyeleneh ini lahir karena Gubernur Lasikodat sudah mabuk sophia kekuasaan.
Diketahui, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat membuat heboh publik NTT dengan kebijakan kontroversialnya. Sang gubernur yang kerap mengaku sebagai profesor preman itu memerintahkan SMA dan SMK di Kota Kupang memulai pelajaran sekolah atau kegiatan belajar mengajar (KBM) pada jam 05.00 pagi. Kebijakan ini mulai berlaku pada Senin 27 Februari 2023.
Penulis buku "Sosiologi dan Politik" ini menjelaskan sebuah kebijakan seharusnya lahir dari suatu proses yang panjang dengan mempertimbangkan banyak aspek baik secara akademis, sosilogis, kultaral dan lain sebagainya.
Artinya, pertimbangan, masukan bahkan kritikan dari berbagai pihak menjadikan sebuah kebijakan dipahami, diterima serta dilaksanakan dengan baik. Dengan begini, terang Ngorang, alhasil sasaran dan tujuan dari sebuah kebijakan akan tercapai.
Ngorang lantas menyayangkan kebijakan yang diambil Gubernur Laiskodat karena dinilai telah mengabaikan semua proses tersebut dan terkesan dilakukan tanpa melalui konsultasi dan diskusi. Bahkan di lingkup jabatannya, terutama staf ahli sang Gubernur.
Dari banyaknya kritik, penolakan dan beragam reaksi lainnya dari masyarakat NTT, tambah Ngorang, membuktikan bahwa kebijakan ini jelas lahir dari mimpi siang bolong Gubernur Laiskodat yang sudah mabuk sophia kekuasaan.
"Apakah kebijakan ini tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan staf di lingkup jabatan, terutama staf ahli yang selalu mendampingi gubernur, ataukah kebijakan itu lahir dari mimpi siang bolong gubernur yang sudah mabuk dengan sophia kekuasaan?" tanya Ngorang retoris di Jakarta, Rabu (01/3/22).
Rakyat NTT, tambah penulis buku "Etika Pelayanan Publik" ini, tentu saja kecewa karena Laiskodat telah mengeluarkan kebijakan yang tidak masuk akal. Padahal negara telah mengeluarkan ratusan miliar yang bersumber dari pajak rakyat untuk membiayai proses pemilihan Laiskodat menjadi gubernur.
"Sangat disayangkan, puluhan miliar bahkan ratusan miliar rupiah telah dikeluarkan negara ini untuk memilih anda menjadi gubernur NTT, tetapi anda sang gubernur menyia-nyiakan kepercayaan rakyat NTT dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak tidak masuk akal," tukas Ngorang.
Penulis buku "Etiket Komunikasi Politik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama" ini, menyarankan Laiskodat agar mundur secara terhormat jika merasa tak mendapatkan apa yang diharapkan selama menjadi Gubernur NTT.
"Atau kalau anda sudah kecewa karena ternyata harapan anda untuk mendapatkan sesuatu dari jabatan itu tidak terpenuhi maka alangkah lebih baik untuk pamit tinggalkan gelanggang," tutup pengamat ekonomi politik ini.*