Jakarta, INDONEWS.ID - Sesuai bidang tugas yang diemban, Kemenko Perekonomian selalu berkomitmen untuk menghasilkan output dan outcome kebijakan yang berdampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut,
Kemenko Perekonomian juga selalu mengedepankan akuntabilitas dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Sebagai bentuk pelaksanaan komitmen dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2022, Kemenko Perekonomian telah melaksanakan penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
“Alhamdulillah tadi kami sudah menerima laporan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kami apresiasi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini adalah WTP ke-15 sejak
tahun 2008,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di selasar Loka Kretagama Kemenko Perekonomian, Jumat (11/07).
Tim Pemeriksa BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian sejak bulan Januari sampai dengan Mei lalu dan BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tersebut.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2022 ini, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Selamat Pak Menko beserta jajarannya,” ujar Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing.
Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK yang telah melaksanakan
pemeriksaan dengan baik dan berterima kasih kepada jajaran Kemenko Perekonomian yang
telah bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.
Dengan mendapatkan Opini WTP, informasi keuangan yang disajikan dalam LaporanKeuangan Kemenko Perekonomian telah disajikan dengan wajar, khususnya mencakup empat hal yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, serta efektivitas sistem pengendalian interna.
"Tentu saya berharap agar seluruh jajaran Kemenko Perekonomian tidak hanya mengejaropini WTP tetapi juga meningkatkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan juga terusmelakukan perbaikan serta berkesinambungan,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa opini WTP merupakan standar yang harus
dipertahankan sehingga tentu harus terus mendorong pengembangan sistem pengendalian
internal yang memadai serta penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) di
lingkungan Kemenko Perekonomian.
“Untuk itu saya selalu menyambut baik catatan dan temuan, dan kami beserta seluruh jajaran
berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan keuangan tersebut,” pungkas Menko Airlangga.
(Lka)