INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Kepulauan Babel yang berlangsung di Hotel BW Suite, Jumat (15/9/2023).
"Ke Provinsi Bangka Belitung, saya beberapa tahun lalu pernah ke Bangka, kali ini saya mau ke Belitung, sekaligus juga dalam rangka untuk rapat koordinasi dengan provinsi dan seluruh kabupaten/kota, di bawah kepemimpinan Penjabat Pak Suganda Pasaribu," katanya.
Mendagri menerangkan salah satu instrumen dasar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah adalah menjaga realisasi ABPD. Pasalnya, realisasi APBD yang optimal dapat membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah. Hal ini diharapkan mampu memberikan stimulus yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
"Seperti saat ini, lumayan mengalir, di hotel ada katering, menstimulasi ekonomi ada uang beredar, maka konsumsi rumah tangga meningkat," ujarnya.
Meskipun demikian, Mendagri tetap mewanti-wanti pemerintah daerah (Pemda) agar terus menjaga realisasi APBD secara ideal. Jangan sampai, anggaran belanja lebih besar ketimbang pendapatan. Sebab dikhawatirkan akan menimbulkan hutang di kemudian hari sehingga menjadi beban bagi pejabat yang akan datang.
"Pendapatan dan belanja, idealnya pendapatan lebih tinggi daripada belanja, itu artinya surplus, nah jangan sampai yang terjadi belanja lebih tinggi dari pendapatan, itu namanya minus, kalau minus yang terjadi ngutang," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri menyoroti realisasi APBD Provinsi Kepulauan Babel. Berdasarkan data yang dikantonginya, hingga Agustus 2023 realisasi pendapatan Provinsi Kepulauan Babel masuk kategori 10 daerah tertinggi di Indonesia atau sekitar 65,26 persen.
Provinsi lainnya, yaitu Kalimantan Timur 74,67 persen, Kalimantan Selatan 72,02 persen, Jawa Timur 69,70 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 69,45 persen, Kalimantan Barat 67,85 persen, Kalimantan Utara 64,50 persen, Kepulauan Riau 63,54 persen, Jawa Barat 63,43 persen, dan Papua Pegunungan 62,66 persen.*