Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi segera menyiapkan Portal Nasional Pelayanan Publik.
Menteri PANRB mengatakan, pihaknya dan Kemenkominfo memiliki peranan penting dalam sektor digitalisasi pemerintahan. Karena itu diperlukan kolaborasi yang tepat dan sesuai.
"Jadi nanti kita akan siapkan portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, yang mana ini menjadi tugasnya Menkominfo sebagaimana amanat Perpres No. 82/2023," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2023).
Terkait rencana tersebut, Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Syawaludin, mengatakan upaya untuk mengintegrasikan layanan publik melalui portal nasional secara terpadu merupakan sebuah inovasi dan strategi yang tepat.
Pasalnya, hal tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan kebutuhan digitalisasi, dengan publik sebagai aktor utama penerima manfaat layanan melalui akses yang tepat, cepat dan akurat.
“Saat ini kita ketahui puluhan ribu aplikasi layanan digital, dan terkadang membuat masyarakat malah menjadi binggung dan tidak paham penggunaannya. Justru dengan mengintegrasikan dalam satu rumah atau portal akan lebih baik lagi dan lebih sederhana sehingga memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Menurut Syawal – sapaannya – model layanan publik melalui portal nasional yang terintegrasi itu diharapkan memenuhi kebutuhan publik, dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap pelayanan publik, sehingga meningkatkan kemauan publik dalam mengakses dan memanfaatkannya.
Hal tersebut, katanya, membuat peran public service akan lebih baik dalam meningkatkan layanan menuju good government dan clean goverment.
“Saya kira sudah saatnya kita kolaborasi dalam mencapai suatu tujuan, dengan demikian peran Kominfo dan Kemenpan RB merupakan program patut diapresiasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anas mengatakan, pembentukan portal nasional pelayanan publik tersebut merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Indonesia, katanya, harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu berdasarkan interoperabilitas yang baik agar tidak terpisah-pisah seperti selama ini.
"Kehadiran GovTech sangat penting agar digitalisasi layanan pemerintah bisa terpadu dan terintegrasi. Selama ini, layanan digital pemerintah masih belum sepenuhnya terpadu dan terintegrasi," ujarnya.
Anas mengatakan bahwa portal nasional tersebut dibangun berbasis citizen-centric, yaitu menempatkan masyarakat menjadi aktor utama dalam pelayanan. Ia juga menyebutkan setidaknya terdapat 9 aplikasi yang menjadi fokus SPBE prioritas yaitu sektor pelayanan penerbitan SIM dan izin keramaian daring, bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service dan pelayanan aparatur negara.
"Peran Kementerian Kominfo untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan aplikasi SPBE prioritas, sesuai dengan standar pembangunan aplikasi dan interoperabilitas data," katanya.
Sementara itu, Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya berkomitmen untuk percepatan digitalisasi pada berbagai sektor pemerintahan. Ia optimistis digitalisasi dapat memberi kemudahan dan mempercepat pelayanan masyarakat.
"Bahwa transformasi digital di Indonesia ini adalah keniscayaan, sehingga e-Government atau pemerintahan digital ini juga harus diwujudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena intinya negara dan pemerintah ini harus melayani masyarakat," pungkasnya. ***