Jakarta, INDONEWS.ID - Indonesia desak negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untuk upayakan Palestina menjadi anggota penuh PBB. ‘Palestina berhak untuk setara dengan negara lain, terutama dalam memperjuangkan kepentingannya.
Sejalan dengan komitmen GNB untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, GNB wajib mendukung Palestina menjadi anggota PBB’, pungkas Dubes Mohamad Hery Saripudin saat Pertemuan Komite Palestina GNB di Kampala, Uganda (17/1).
Pertemuan tersebut dihadiri negara-negara anggota Komite Palestina GNB, di antaranya Indonesia, Afrika Selatan, India, Iran, Kuba, Malaysia, dan Zimbabwe.
Pertemuan dipimpin oleh Menlu Uganda, Bapak Odongo Jeje Abubakhar. Dubes Hery adalah Dubes LBBP RI untuk Kenya merangkap Uganda, dan menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri dan Pertemuan Komite Palestina GNB.
‘Bencana kemanusiaan di Gaza sangat memiriskan. Lebih dari 24 ribu warga Gaza menjadi korban agresi Israel, atau lebih dari 1% penduduk Gaza. Sementara itu, lebih dari 85% warga Gaza terusir dari rumah mereka. Situasi ini semakin menegaskan resiko terjadinya genosida.
GNB tidak boleh berdiam diri’, papar Dubes Hery. Sejalan dengan ini, Dubes Hery sampaikan empat pesan utama Indonesia kepada GNB.
Pertama, terus perjuangkan diakhirinya agresi. Kedua, tingkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk bantu proses rekonstruksi Gaza. Ketiga, terus dorong pertanggungjawaban Israel, termasuk dugaan genosida. Terkait ini, Indonesia mendukung inisiatif Afrika Selatan mengajukan Israel ke Mahkamah Internasional.
Keempat, mengupayakan diselenggarakannya proses perdamaian di bawah pengawasan Majelis Umum PBB.
Dubes Hery juga mengingatkan GNB bahwa tahun 2025 adalah ulang tahun ke-70 penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung. ‘Jangan sampai kita harus menunggu lebih lama lagi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina’, tutup Dubes Hery.
Pertemuan Komite Palestina GNB diselenggarakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB di Kampala, Uganda. GNB adalah salah satu realisasi KAA di Bandung tahun 1955, yang antara lain menegaskan komitmen penguatan kerja sama dan solidaritas negara berkembang.*