Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.
Jokowi tidak pernah terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di pilpres 2024, yang diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, pasangan Capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo. Netralitas presiden dalam pemilu sudah berulangkali disuarakan kubu rival.
Teranyar cawapres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mahfud Md mengaku bahwa tak pernah menggunakan fasilitas sebagai Menko Polhukam untuk melakukan kampanye. Mahfud kemudian menyindir menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tak ada kaitan kerjanya dengan politik, tapi ikut salah satu tim sukses.
Mulanya, Mahfud mengatakan tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik meski merangkap sebagai Menko Polhukam dan cawapres. Hal itu diungkapkan Mahfud dalam acara bertajuk `Tabrak Prof` di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 24 Januari 2024.
Ketika ditanya apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024, Jokowi di Halim bertanya balik kepada wartawan. "Saya tanya, memihak nggak?" katanya disusul senyum simpul. Ia mengingatkan lagi yang panting tidak menggunakan fasilitas negara.
Istana sebelumnya menepis isu Jokowi berpihak di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayan mengatakan, jelang Pemilu, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja.
"Kerja untuk memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis Kabinet Indonesia Maju betul-betul `delivered` dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ari dalam pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 4 Januari 2024.