Jakarta, INDONESIA.ID-Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol angkat bicara terkait penempatan tentara Korea Utara (Korut) di Rusia yang juga menjadi sorotan NATO.

Presiden Yoon Suk menilai penempatan tentara Korut tersebut tidak hanya ancaman keamanan bagi negaranya, tapi juga masyarakat dunia.

Presiden Yoon membahas persoalan itu dalam rapat kabinet, Selasa (29/10). Dalam rapat itu, dia menegaskan kalau kerja sama itu sebagai kerja sama ilegal.

“Kerja sama militer ilegal antara Rusia dan Korea Utara adalah ancaman keamanan yang signifikan bagi komunitas internasional dan dapat menimbulkan risiko serius bagi keamanan nasional kita,” ujar Yoon diberitakan media setempat.

“Dengan perang di Ukraina yang berlangsung selama tiga tahun, Korea Utara telah mengirim tentara ke Rusia selain pasokan senjata,” sambung Yoon.

Sebelumnya, Sekien NATO Mark Rutte, Senin (28/10) mengatakan bahwa tentara Korea Utara ditempatkan di Rusia. NATO mendesak kedua negara segera menghentikan tindakan itu.

Yoon meminta kabinetnya untuk melakukan penilaian menyeluruh guna menyusun langkah penanggulangan.

“Kita harus secara menyeluruh menilai semua kemungkinan dan menyiapkan langkah-langkah penanggulangan," ujarnya.

"Saya mendesak semua orang untuk terlibat dalam manajemen risiko dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi,” ujar Yoon.

Sementara itu, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengeklaim bahwa Pyongyang telah meningkatkan keamanan di sekitar pemimpinnya, Kim Jong-un, karena kekhawatiran akan percobaan pembunuhan.

Dalam pengarahan kepada anggota parlemen, pejabat NIS melaporkan bahwa pihak berwenang Korea Utara telah meningkatkan langkah-langkah pengamanan bagi Kim.

Korea Utara belum menanggapi pernyataan Presiden Yoon atau klaim NIS tersebut.

Diketahui, ketegangan di Semenanjung Korea meningkat setelah dilaporkan bahwa Pyongyang mengirim hampir 3.000 tentara ke Rusia.

Hal itu mendorong Korea Selatan untuk mempertimbangkan mengutus sejumlah pejabatnya ke Ukraina guna memantau perkembangan tersebut.

Hingga saat ini Korut belum secara langsung mengonfirmasi atau menyangkal tuduhan Korea Selatan tersebut kecuali menyatakan bahwa pihaknya mematuhi hukum internasional.