Jakarta, INDONEWS.ID - Gelombang protes nasional yang mengguncang Iran dilaporkan telah menelan korban jiwa dalam jumlah sangat besar. Laporan terbaru Human Rights Activists News Agency (HRANA), kelompok pemantau hak asasi manusia berbasis di Amerika Serikat, menyebutkan sedikitnya 2.571 orang tewas hingga Rabu pagi (14/1).

Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam kerusuhan di Iran selama beberapa dekade terakhir dan bahkan memicu perbandingan dengan kekacauan besar pada masa Revolusi Islam 1979.

HRANA merinci, dari total korban tewas tersebut, 2.403 orang merupakan demonstran, sementara 147 lainnya berasal dari pihak pemerintah. Di antara korban terdapat 12 anak-anak serta sembilan warga sipil yang dilaporkan tidak terlibat langsung dalam aksi protes. Selain itu, lebih dari 18.100 orang ditahan oleh aparat keamanan.

Skylar Thompson dari HRANA mengaku terkejut atas lonjakan korban jiwa tersebut. Kepada Associated Press (AP), ia menyatakan jumlah korban tewas kali ini mencapai empat kali lipat dibandingkan protes besar pasca-kematian Mahsa Amini pada 2022, meski gelombang protes saat ini baru berlangsung sekitar dua pekan.

Setelah sempat memutus total akses komunikasi, otoritas Iran mulai mengizinkan panggilan telepon ke luar negeri pada Selasa (13/1). Melalui sambungan telepon, sejumlah saksi mata di Teheran menggambarkan situasi kota yang mencekam dengan penjagaan aparat keamanan yang sangat ketat.

Di pusat kota, sejumlah gedung pemerintah dilaporkan hangus terbakar, sementara mesin-mesin ATM tampak hancur. Polisi anti-huru hara bersenjata lengkap—menggunakan helm, perisai, hingga senapan—berjaga di persimpangan jalan, didampingi petugas berpakaian preman. Meski sebagian toko mulai beroperasi, suasana kota tetap sepi karena warga diliputi ketakutan, termasuk kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi konflik dengan Amerika Serikat.

“Pengiriman pesan teks masih terputus, dan akses internet hanya terbatas pada situs-situs lokal yang disetujui pemerintah,” ujar seorang saksi mata yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan keras melalui platform Truth Social miliknya. Ia menyerukan agar rakyat Iran terus melakukan protes dan menyatakan telah membatalkan seluruh pertemuan dengan pejabat Iran hingga penindakan terhadap demonstran dihentikan.

Namun, beberapa jam kemudian, Trump tampak melunak saat berbicara kepada wartawan. Ia mengaku masih menunggu laporan yang akurat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Menurut saya mereka telah berperilaku buruk, tetapi itu belum dikonfirmasi,” ujar Trump, merujuk pada tindakan pasukan keamanan Iran.

Pemerintah Iran segera merespons pernyataan tersebut. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang berada di balik kekacauan.

“Kami menyatakan nama-nama pembunuh utama rakyat Iran: pertama Trump, kedua Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu,” kata Larijani.

Di tengah penindakan keras, televisi pemerintah Iran untuk pertama kalinya mengakui adanya kematian massal dengan menyebut bahwa negara memiliki “banyak martir”. Pemerintah juga mengumumkan layanan kamar mayat gratis, langkah yang dicurigai para aktivis sebagai respons atas laporan mahalnya biaya yang harus dibayar keluarga korban untuk mengambil jenazah.

Selain itu, otoritas Iran dilaporkan memburu terminal internet satelit Starlink. Warga di Teheran bagian utara menyebutkan adanya penggerebekan ke apartemen-apartemen yang dicurigai memiliki antena satelit. Meski demikian, para aktivis menyatakan layanan Starlink masih terus diupayakan masuk untuk membantu komunikasi warga.

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa langganan gratis untuk terminal Starlink berfungsi sepenuhnya. Kami telah mengujinya menggunakan terminal yang baru diaktifkan di Iran,” ujar aktivis Mehdi Yahyanejad dari Los Angeles kepada AP.

Protes yang pecah sejak akhir Desember tersebut awalnya dipicu oleh kemerosotan ekonomi. Namun, dalam waktu singkat, aksi tersebut berkembang menjadi gerakan politik yang secara terbuka menargetkan rezim teokrasi Iran dan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.