Membaca Transisi Energi Dunia dari Jakarta

Oleh: Brigjen Purn. MJP Hutagaol

Saya membaca tulisan Denny JA tentang Hari Ketiga World Economic Forum 2026 dengan satu kesan utama: ini bukan sekadar laporan tentang transisi energi, melainkan sebuah narasi tentang pergeseran pusat kendali dunia. Sejarah selalu memperlihatkan pola yang sama—ketika cara manusia memperoleh tenaga berubah, cara kekuasaan bekerja pun ikut bergeser. Namun pergeseran itu tidak pernah otomatis. Energi baru hanya menjadi kekuatan bila diterjemahkan menjadi sistem, institusi, dan arah peradaban.

Dalam setiap fase sejarah, sumber energi dominan selalu membentuk struktur kekuasaan global. Batu bara menopang imperium industri abad ke-19. Minyak membangun hegemoni geopolitik abad ke-20
. 
Kini, energi rendah 
karbon—listrik bersih, teknologi hijau, dan mineral strategis—membuka arena baru persaingan global. Di titik inilah transisi energi bukan lagi isu teknis, melainkan isu geopolitik dan geoperadaban.

Tulisan Denny menjadi menarik karena tidak jatuh pada euforia hijau yang serba cepat. Dengan mengutip kerangka energy trilemma—keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan—ia justru mengingatkan bahwa transisi yang mengabaikan stabilitas sosial berpotensi menjadi kemunduran yang menyamar sebagai kemajuan. 

Di sini, penekanan Dirut Pertamina pada energy security terbaca bukan sebagai sikap defensif, melainkan sebagai kebijaksanaan historis negara kepulauan besar.
Geothermal kemudian muncul sebagai kata kunci. Energi hijau yang senyap, stabil, dan bekerja tanpa drama cuaca. Fakta bahwa Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia sering dibaca sebagai keunggulan teknis. 

Padahal, sebagaimana diingatkan Daniel Yergin, keunggulan energi tidak otomatis melahirkan kepemimpinan global. Energi hanya menjadi kekuasaan jika diterjemahkan ke dalam ekosistem: riset, industri, pembiayaan, standar, dan tata kelola.

Di sinilah pertanyaan strategisnya bergeser. Bukan lagi apakah Indonesia kaya energi baru, melainkan apakah Indonesia mampu mengubah energi menjadi bahasa pengaruh. Sejarah memberi pelajaran keras: negara yang berhenti pada ekspor sumber daya mentah akan kaya sesaat lalu rapuh. Sebaliknya, negara yang membangun rantai nilai dan pengetahuan akan menentukan arah permainan.

Transisi energi global hari ini juga menyimpan paradoks geopolitik.
 Dunia ingin meninggalkan fosil, tetapi teknologi hijau menciptakan ketergantungan baru—pada mineral, teknologi, dan pembiayaan yang terkonsentrasi di segelintir negara. Jika tidak cermat, transisi hanya memindahkan ketergantungan, bukan membangun kedaulatan. Dari impor BBM ke impor teknologi. Dari satu kerentanan ke kerentanan lain.
Dalam konteks itu, posisi Indonesia menjadi unik.

 Geothermal bukan sekadar sumber listrik bersih, melainkan peluang untuk membangun industrialisasi hijau yang berdaulat. Ia dapat menopang ekonomi digital, manufaktur rendah karbon, dan daya tawar global tanpa harus terjebak pada konflik geopolitik energi lama. Namun peluang ini hanya hidup jika dikelola dengan tata kelola tertinggi—adil bagi lingkungan dan masyarakat, serta konsisten dalam arah kebijakan.

Membaca Davos dari Jakarta memberi jarak yang justru jernih. Davos adalah panggung narasi global; Jakarta adalah ruang pengujian sejarah.

 Di sini, transisi energi tidak dibaca sebagai perlombaan kecepatan, melainkan sebagai penentuan arah. Sekali salah belok, ketergantungan lama hanya berganti wajah.

Nusantara mengajarkan satu kebijaksanaan tua: kekuatan sejati tidak selalu bekerja dengan suara keras. Ia bekerja dalam diam, menopang kehidupan, menjaga keseimbangan.

 Geothermal, yang lahir dari perut bumi dan bekerja tanpa gaduh, seakan merepresentasikan filsafat itu. Jika mampu diterjemahkan menjadi sistem yang utuh, ia bukan hanya energi, tetapi fondasi peradaban.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan siapa paling cepat bertransisi, melainkan siapa paling bijak mengelola perubahan. Dan sejarah selalu berpihak pada bangsa yang memahami bahwa energi bukan sekadar soal daya, melainkan soal arah.