INDONEWS.ID

  • Sabtu, 27/05/2017 13:49 WIB
  • Polemik di DPD Diperkirakan Hingga 2019

  • Oleh :
    • Abdi Lisa
Polemik di DPD Diperkirakan Hingga 2019
ilustrasi DPD RI (ist)
Jakarta, INDONEWS.ID – Polemik yang timbulkan di lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dinilai dapat lebih luas pengaruhnya dibanding Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Bahkan hal ini diperkirakan dapat berkepanjangan hingga 2019. demikian diungkapkan pengamat politik Makmun Murod al Barbasy. Menurut Makmun Murod al Barbasy, hal itu disebabkan karena anggota DPD RI dapat lebih liar dibanding anggota DPR. karena anggota DPD RI tidak ada ikatan dengan Partai Politik (Parpol). "Kalau DPR jelas fraksinya, DPD ini lebih liar karena tidak ada ikatan dengan partai atau sejenisnya," jelas Makmun dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/5/2017). Lebih jauh Makmun menilai, isu DPD RI akan lebih seksi lagi ke depannya. Menyusul Ketua Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi Ketua DPD RI. Seperti diketahui sebelumnya, mantan pimpinan DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas bersama tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta? untuk mengembalikan marwah Mahkamah Agung (MA). Menurutnya langkah Wakil Ketua MA Suwadi yang mengambil sumpah jabatan terhadap OSO tidak tepat. Karena, pimpinan DPD RI versi OSO dianggap sebagai pimpinan ilegal.(hdr)
Artikel Terkait
Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD
Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua
Artikel Terkini
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
Tiga Orang Ditemukan Meninggal Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Garut
Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD
Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas