Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya buka suara terkait viralnya anggaran laundry sebesar Rp450 juta yang disebut untuk pakaian Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Pemprov menegaskan anggaran tersebut bukan semata-mata untuk mencuci pakaian kepala daerah.

Plt Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Kaltim, Astri Intan Nirwangi, menjelaskan anggaran itu mencakup kebutuhan operasional enam gedung besar, guest house VIP, hingga fasilitas rumah jabatan gubernur.

Menurut Astri, polemik muncul karena masyarakat hanya melihat judul item pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) tanpa membaca rincian lengkapnya.

“Yang dibaca orang kan cuma laundry pakaian kepala daerah Rp450 juta. Padahal kalau dibuka rinciannya, itu bukan hanya pakaian. Di situ ada karpet, gorden, sprei, bed cover, cover meja jamuan, cover kursi jamuan dan perlengkapan operasional lainnya,” ujar Astri dalam konferensi pers di Kantor Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk menunjang aktivitas di berbagai fasilitas milik Pemprov Kaltim yang dikelola Biro Umum. Terlebih, sejak kebijakan efisiensi diterapkan, banyak kegiatan pemerintahan dipindahkan dari hotel ke kawasan rumah jabatan gubernur.

“Sekarang kegiatan OPD, kegiatan keagamaan, organisasi masyarakat, hampir semua banyak dilaksanakan di rumah jabatan dan gedung-gedung yang kami kelola. Jadi otomatis operasionalnya juga meningkat,” katanya.

Astri menambahkan, kawasan rumah jabatan gubernur tidak hanya terdiri dari rumah dinas, tetapi juga pendopo, guest house, ruang VIP hingga musala yang hampir setiap hari digunakan masyarakat maupun tamu pemerintahan.

“Di musala itu setiap hari ada pengajian, majelis taklim, dipakai salat juga sama masyarakat dan ASN. Di situ ada mukena, sajadah, karpet yang rutin harus dicuci,” ujarnya.

Selain itu, aktivitas di guest house dan ruang VIP disebut sangat padat. Astri mengungkapkan fasilitas tersebut kerap digunakan pejabat nasional maupun kepala daerah dari luar Kalimantan.

“Guest house itu ada 10 kamar dan hampir tiap hari dipakai tamu. Menteri, gubernur, tamu pemerintah provinsi banyak yang transit atau menginap di sana,” tuturnya.

Bahkan hingga Mei 2026, realisasi anggaran laundry disebut sudah mendekati 50 persen akibat tingginya aktivitas di kawasan rumah jabatan.

“Dari Januari sampai sekarang tamu enggak berhenti-berhenti. Kemarin habis Musrenbang, ada kegiatan organisasi masyarakat lagi, jadi memang operasionalnya tinggi,” tambah Astri.

Ia juga meluruskan anggapan bahwa pencucian karpet dan gorden seharusnya masuk dalam anggaran pemeliharaan. Menurutnya, jasa laundry dan pemeliharaan merupakan dua pos berbeda.

“Kalau rel gordennya rusak atau karpetnya sobek itu masuk pemeliharaan. Tapi kalau dicuci ya masuk jasa laundry. Jadi memang beda pos anggarannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal meminta publik membaca rincian pengadaan secara menyeluruh sebelum menyimpulkan.

“Jangan baca judulnya aja terus lihat angkanya. Dibuka dulu rinciannya, dibaca baik-baik sampai bawah,” kata Faisal.

Ia memastikan seluruh pengadaan di lingkungan Pemprov Kaltim bersifat terbuka dan dapat diakses publik melalui sistem online.