Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan agar Bahasa Prancis mulai diterapkan sebagai mata pelajaran di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan saat kunjungan kenegaraannya ke Paris, Prancis, Kamis (28/5).

Dalam pidatonya di Istana Elysee, Prabowo menilai hubungan Indonesia dan Prancis semakin erat dan perlu diperluas, khususnya di bidang pendidikan, sains, dan teknologi. Ia menyebut penguasaan bahasa asing menjadi penting untuk menghadapi perkembangan global di masa depan.

“Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Prabowo sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis malam.

Presiden yang tercatat telah tiga kali mengunjungi Prancis dalam setahun terakhir itu juga menegaskan pentingnya kerja sama bilateral di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian akibat konflik internasional.

“Indonesia akan selalu mendorong segala usaha untuk memelihara perdamaian,” kata Prabowo.

Gagasan menjadikan bahasa asing tertentu sebagai prioritas pendidikan sebenarnya bukan kali pertama diutarakan Prabowo. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Merdeka pada Oktober 2025, ia juga menyampaikan rencana memasukkan Bahasa Portugis sebagai salah satu prioritas pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia.

Kala itu, Prabowo menilai Brasil merupakan mitra strategis Indonesia sehingga bahasa resmi negara tersebut dinilai penting untuk dipelajari oleh pelajar Indonesia.

Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut konkret terkait implementasi pembelajaran Bahasa Portugis tersebut. Rencana terbaru mengenai Bahasa Prancis pun memicu kritik dari kalangan pendidikan.

Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai arahan Presiden belum memiliki landasan kebijakan yang jelas dan terkesan sekadar bagian dari diplomasi bilateral.

Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak dapat disusun secara spontan berdasarkan agenda kunjungan luar negeri kepala negara. Ia bahkan menyindir kemungkinan munculnya usulan bahasa asing lain setiap kali Presiden bertemu pemimpin negara tertentu.

“Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib,” ujar Satriwan dalam keterangannya, Jumat (29/5).

P2G juga menilai penerapan Bahasa Prancis secara wajib di semua jenjang pendidikan berpotensi menambah beban kurikulum yang saat ini sudah padat. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut diperkirakan membutuhkan sumber daya guru dalam jumlah besar.

Dengan asumsi setiap sekolah membutuhkan dua guru Bahasa Prancis dan Portugis, Satriwan memperkirakan Indonesia memerlukan sekitar 480 ribu tenaga pengajar baru untuk mengakomodasi kebutuhan di sekitar 240 ribu sekolah tingkat SD hingga SMA sederajat.

Di sisi lain, Bahasa Prancis bersama sejumlah bahasa asing lain seperti Arab, Mandarin, Jepang, Korea, dan Jerman sebenarnya telah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan dalam struktur kurikulum nasional sejak Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka saat ini.

Bahkan, pada jenjang SMK sektor perhotelan dan pariwisata, pembelajaran bahasa asing non-Bahasa Inggris telah menjadi bagian dari program keahlian guna menunjang kompetensi siswa di dunia kerja.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga disebut tengah menyiapkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Program tersebut ditargetkan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran sekitar 13 ribu siswa pada 2026.*