Oleh. Muhadam
 
Apakah sistem politik demokrasi punya masa depan bagi kemakmuran warganya? Pertanyaan klasik itu selalu muncul manakala demokrasi tak kunjung memperlihatkan kematangan, apalagi kesejahteraan. Ia sering di tuduh hanya ilusi disertai kegaduhan.

Faktanya, kendati lebih 80% negara-negara di dunia ramai mengklaim sebagai negara demokrasi, hidupnya tak lebih makmur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Negara-negara itu bahkan mengalami arus balik ketika berpapasan dengan otoritarianisme.

Disisi lain, negara-negara non demokrasi seperti Iran, China, Korut dan Rusia justru memperlihatkan kekuatan dan masa depan menjanjikan. Demokrasi dengan semua kelebihan dan kelemahannya mengalami persoalan akut termasuk Amerika.

Salah satu kekuatan negara-negara non demokrasi terletak pada integritas pemimpinnya. Mereka memang tak lahir dari mekanisme suara rakyat langsung, tapi ditentukan oleh elit terdidik dan berstandar moral tinggi, bukan rakyat bodoh dan  kelaparan.

Di sejumlah negara, demokrasi kini berpotensi menjelma menjadi autokrasi. Amerika misalnya. Kritik warganya mengingatkan, _no the king._ Demos dapat didiamkan lewat uang oleh oligar. Negara dapat menjadi perusahaan raksasa yang mengeruk laba lewat pajak pada rakyatnya.

Untuk kasus semacam itu, Huntington pernah mengingatkan, tak ada jaminan negara yang sedang mengayuh ke jalan demokrasi akan tiba di garis finish. Boleh jadi kembali ke habitat aslinya, otoritarianisme dengan gincu demokrasi. Ia bisa rontok.

Gejala itu dialami Uni Soviet pasca berganti kulit ke demokrasi. Gorbachev tak mampu menahan keruntuhannya walau tanpa demonstrasi panjang, kecuali kelaparan dan kemiskinan yang berjejer di pinggir jalan. Demokrasi hancur berkeping-keping.

Krisis itu mengubah lanskap Soviet menjadi 15 negara. Kini, Rusia kokoh dengan sistem politik otoriter. Meski tak seluas dulu, Putin tak hanya mampu mengimbangi Amerika dan sekutunya, juga mengubah geopolitik dunia dari perang dingin menjadi proxy.

Sebenarnya, Iran, China dan Korut tanpa mesti menyebut demokrasi, para pemimpinnya dipilih lewat mekanisme demokrasi perwakilan. Dipilih oleh mullah dan perwakilan partai secara ketat dan terbatas. Mekanisme dipilih seefisien dan seefektif mungkin. Partisipasi dibatasi dengan alasan stabilitas.

Seperti juga Malaysia dan Singapura, negara-negara itu tak bisa dikatakan tak demokratis. Faktanya, para pemimpinnya dipilih secara demokratis. Namun pasca terpilih, para pemimpin menjalankan pemerintahan tanpa banyak membuang energi kecuali membumikan visi negara secara konkrit.

Negara-negara demokrasi membutuhkan tidak saja prosedur sebagai jalan sehat menjadi pemimpin, juga kemampuan mencapai tujuan, kesejahteraan rakyat. Jadi, demokrasi butuh proses dan output berdampak (outcome). Bukan citra penuh kebohongan.

Disitu bedanya dengan negara-negara non demokrasi. Elit terdidik dengan standar moral menjadi penjamin bagi terpilihnya pemimpin tertinggi. Bila cacat etik dan kompetensi dengan sendirinya gugur di tangan para mullah dan representasi majelis tertinggi partai _(mono party)._

Bila mekanisme demokrasi memberi kesabaran bagi rakyat untuk menunggu sirkulasi kuasa tiap periode. Negara-negara non demokrasi hanya butuh kesepakatan para mullah dan representasi partai guna melakukan kontrol dan _impeachment._ Bila dinilai gagal, cukup mundur untuk disubstitusi.

Dalam negara demokrasi, sirkulasi tersedia lewat mekanisme politik dan hukum. Mekanisme politik dilakukan elit partai sebagai representasi. Sedangkan mekanisme hukum melalui badan peradilan yang membuktikan kesalahan dan kejahatan aktornya.

Pada negara non demokrasi, pelanggaran etik dan hukum ditegakkan secara tegas dan cepat. Mereka dapat membebaskan eksekutif dari tampuk pemerintahan tanpa menunggu siklus lima tahunan. Representasi semacam dewan rakyat di China, mullah di Iran, punya otoritas untuk itu.

Hasilnya, proses kepemimpinan yang efisien dan efektif memberi banyak alokasi bagi kesejahteraan rakyat. China mampu menurunkan 700-800 juta kemiskinan hanya dalam rentang waktu kurang dari 50 tahun. Biaya memilih dialihkan ke kemakmuran pemilih.

Negara-negara non demokrasi itu tumbuh pesat dari sisi ekonomi di atas 7-8% pertahun. Negara sebagai pengumpul kekayaan membagi surplus bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jarak antara yang kaya dan miskin tak bertaut lebar.

Dengan contoh integritas dan kehidupan sederhana, para pemimpin di negara-negara non demokrasi menghukum sekelompok elit curang. Tak ada kompromi kecuali memisahkan perilaku korup dari birokrasi dan pemerintahan.

Negara berperan sebagai pengatur tunggal. Tak ada dominasi oligarki kecuali tunduk pada otoritas negara. Jack Ma di China tak bisa selega Elon Musk yang enteng mengendalikan pemerintahan Trumph. Negara dibangun di atas kolektivisme, bukan individualisme.

Pada negara non demokrasi, hanya pemerintah pemilik bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Negaralah yang mengatur pembagian tanah sebagai modal primer. Rakyat cukup membangun diatasnya dengan izin waktu maksimum sesuai aturan.

Dengan cara itu hampir tak ada konflik agraria antara rakyat dan pemerintah. Tugas negara lewat pemerintahnya memastikan keadilan bagi semua, tidak untuk segelintir orang. Kontrol negara yang kuat memang seringkali menyiksa, namun semua itu semata-mata ditujukan buat kepentingan rakyatnya.

Kemakmuran pada negara-negara demokrasi mengalami pelambatan bukan saja oleh ketidakseriusan para pemimpinnya, juga kembalinya bakat otoritarianisme yang mengubah cara menjinakkan demokrasi. Ia lebih sering berhadapan dengan politik citra yang kosong ketimbang kesungguhan mencapai kemakmuran rakyat.