Jakarta, INDONEWS.ID - Kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM mengklaim telah menembak empat anggota militer Indonesia dalam sebuah operasi gabungan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Klaim tersebut disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom melalui pernyataan yang mengatasnamakan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, Senin (31/8/2026).

Sebby mengatakan, insiden penembakan terjadi pada Jumat (28/8/2026) di Jalan KPU dan wilayah Kali Biru, Distrik Dekai, Yahukimo. Menurut dia, informasi tersebut diterima dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka.

"Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukumo, Mayor Kopitua Heluka dari medan perang di Yahukumo bahwa kami berhasil menembak 4 aparat militer Indonesia dalam operasi gabungan di Jalan KPU dan wilayah Kali Biru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukumo pada hari Jumat, 28 Agustus 2026," kata Sebby.

Ia menyebut operasi tersebut dipimpin Mayor Kopitua Heluka dan Dejang Heluka. Operasi itu, menurut Sebby, melibatkan pasukan TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma dari Batalyon WSM serta pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukumo dari Batalyon Yamue.

Sebby juga meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan penjelasan mengenai korban dalam insiden tersebut.

"Kami siap bertanggung jawab penuh sehingga kami menyampaikan kepada Panglima TNI Agus Subyanto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar segera menggumumkan seluruh korban yang telah tewas dalam medan perang di Yahukimo," ujarnya.

Selain mengklaim adanya penembakan, Sebby menyoroti pergerakan pasukan militer ke Yahukimo sehari setelah insiden tersebut.

Ia menuding pada Sabtu (29/8/2026) terjadi pengerahan pasukan menggunakan pesawat sipil menuju wilayah Yahukimo. Sebby mengklaim sejumlah personel militer kemudian dipindahkan dari pesawat ke kendaraan taktis dan dibawa menuju markas militer untuk menjalankan operasi di sejumlah kampung terpencil.

Menurut Sebby, wilayah yang menjadi sasaran operasi tersebut sulit dijangkau jaringan telekomunikasi dan internet. Karena itu, ia meminta situasi warga sipil di wilayah tersebut turut dipantau.

"Sehingga mohon di pantau bersama terkait situasi dan kondisi warga sipil," katanya.

Sebby menilai penggunaan pesawat sipil dalam mobilisasi personel maupun logistik militer dapat meningkatkan risiko keterlibatan penerbangan sipil dalam konflik bersenjata di Papua.

Ia kemudian meminta pemerintah menghentikan penggunaan maskapai sipil untuk kepentingan operasi militer, terutama dalam pengangkutan pasukan dan logistik.

"Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menegaskan kepada pemerintah Indonesia agar hentikan menggunakan maskapai penerbangan sipil demi kepentingan militer di Papua terutama pendoropan militer dan logistik militer harus di hentikan dan menjunjung tinggi hukum humaniter dalam konflik bersenjata di Tanah Papua," ujar Sebby.

Dalam pernyataannya, Sebby juga mengeluarkan ancaman terhadap pesawat dan pilot sipil yang disebutnya melayani kebutuhan aparat militer di Papua.

"Dan kami juga telah kedapatan bahwa banyak maskapai penerbangan sipil yang melayani aparat militer Indonesia di Tanah Papua sehingga seluruh pesawat dan pilot kami siap eksekusi mati kapanpun dan di mana pun jika kedapatan. Hal ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia serta seluruh pilot yang bertugas," katanya.

Hingga berita ini ditulis, klaim TPNPB-OPM mengenai penembakan empat anggota militer Indonesia serta tudingan adanya pengerahan pasukan menggunakan pesawat sipil belum mendapatkan konfirmasi dari TNI maupun otoritas terkait.

Konfirmasi dari pihak berwenang diperlukan untuk memastikan jumlah korban, kronologi bentrokan, serta informasi mengenai penggunaan penerbangan sipil dalam mobilisasi personel di Yahukimo.