Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite sebesar Rp10.000 per liter meski harga minyak dunia menembus lebih dari USD100 per barel. Kebijakan tersebut dinilai dapat meredam tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyatakan harga Pertalite dan Biosolar dijaga hingga akhir 2026.

Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima) Dr. Robert R. Winerungan menilai keputusan mempertahankan harga Pertalite penting untuk mencegah tekanan inflasi semakin besar.

“Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali,” kata Robert, Selasa (15/9/2026).

Menurut Robert, dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan masyarakat melalui biaya pembelian bahan bakar. Kenaikan tersebut juga berpotensi meningkatkan ongkos transportasi dan biaya distribusi yang kemudian dapat mendorong harga berbagai kebutuhan.

“BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat,” ujarnya.

Robert mengakui mempertahankan harga Pertalite ketika harga minyak dunia berada di atas USD100 per barel memiliki konsekuensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat menjadi beban yang harus ditanggung pemerintah. Namun, menurut Robert, kebijakan tersebut juga memberikan manfaat berupa pengendalian tekanan harga dan perlindungan terhadap daya beli.

“Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan,” ujarnya.

Robert juga menyoroti perubahan pola konsumsi BBM di tengah tekanan ekonomi. Menurut dia, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi mulai beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran.

Jika harga Pertalite turut dinaikkan, kata Robert, kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah berpotensi menghadapi tekanan lebih besar karena kenaikan biaya transportasi dan berbagai kebutuhan turunannya.

“Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik,” katanya.

Stabilitas Sosial Ikut Dipertimbangkan

Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata mengatakan kebijakan harga BBM tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan fiskal.

Menurut Bonti, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik karena BBM merupakan komoditas yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.

“Kita harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial,” kata Bonti.

Bonti mengakui kebijakan mempertahankan harga Pertalite tetap memiliki konsekuensi terhadap postur anggaran negara. Namun, ia menilai kebijakan tersebut perlu dilihat dalam konteks tekanan harga energi global dan ketidakpastian geopolitik.

“Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini akan memiliki risiko terhadap postur anggaran,” ujarnya.

Meski demikian, Bonti menilai pemerintah tetap perlu mengevaluasi besaran subsidi energi apabila kondisi geopolitik dan pasar minyak dunia mulai lebih stabil.

Menurut dia, kebijakan subsidi harus disesuaikan dengan perkembangan harga energi global sekaligus kemampuan fiskal negara dalam jangka panjang.

Bonti juga menyinggung perubahan peta energi global yang menurutnya dapat memengaruhi harga minyak ke depan. Ia menilai pemerintah perlu terus mencermati perkembangan pasokan minyak dunia sebelum menentukan kebijakan subsidi energi berikutnya.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan masih memiliki ruang untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi. Bahlil mengatakan rata-rata harga minyak nasional sepanjang Januari-September 2026 berada di kisaran USD85-90 per barel, meski harga minyak dunia pada periode tertentu telah menembus USD100 per barel.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite Rp10.000 per liter di tengah gejolak harga minyak dunia.