Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan tiga kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Persoalan tersebut meliputi tidak memiliki telepon pintar, tidak memahami cara menggunakan perangkat digital, hingga takut kehilangan bantuan sosial setelah melakukan pendaftaran.

Gus Ipul mengatakan, kondisi tersebut membuat pemerintah membutuhkan pendamping untuk membantu masyarakat melakukan registrasi dan memperbarui data penerima bantuan sosial.

“Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat masih belum bisa mengikuti seluruh layanan digital pemerintah. Maka itulah diperlukan agen-agen Perlinsos,” kata Gus Ipul dalam kegiatan penguatan kapasitas pilar-pilar sosial di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2026).

Menurut Gus Ipul, kendala pertama adalah masih adanya warga yang tidak memiliki ponsel atau smartphone untuk mengakses layanan pemerintah. Kondisi ini membuat mereka kesulitan mengikuti proses pendaftaran secara mandiri.

Kendala kedua, sebagian masyarakat sebenarnya telah memiliki smartphone, tetapi belum memahami cara menggunakannya untuk mengakses layanan digital pemerintah.

“Pertama, ada masyarakat yang memang tidak memiliki ponsel atau tidak memiliki smartphone. Kedua, mungkin mereka memiliki smartphone, tetapi tidak tahu caranya,” ujarnya.

Hambatan ketiga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap keberlanjutan bantuan sosial. Sebagian warga merasa tidak percaya diri melakukan pendaftaran karena takut bantuan yang selama ini diterima justru dihentikan.

“Yang ketiga, punya smartphone tetapi tidak percaya diri untuk mendaftar atau ketakutan kalau nanti mendaftar malah bantuan sosialnya hilang,” kata Gus Ipul.

Kemensos Libatkan Agen Perlinsos

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Sosial melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai agen Perlindungan Sosial atau Perlinsos. Mereka bertugas membantu warga mengakses layanan digital, melakukan pendaftaran, serta mendukung pemutakhiran data penerima bantuan.

Unsur yang dilibatkan antara lain pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Karang Taruna.

Kemensos juga mendorong keterlibatan unsur masyarakat lainnya agar pendampingan dapat menjangkau warga yang mengalami keterbatasan akses teknologi.

Gus Ipul secara khusus menegaskan kewajiban pendamping PKH untuk menjadi agen Perlinsos dan membantu seluruh keluarga yang berada dalam pendampingan mereka.

“Semua wajib kalau pendamping PKH. Mereka wajib menjadi agen Perlinsos dan wajib mendaftarkan seluruh keluarga yang didampingi,” ujarnya.

Melalui pendampingan tersebut, pemerintah berharap masyarakat yang mengalami kesulitan dapat mengakses layanan Perlinsos Digital dengan lebih mudah. Pemutakhiran data juga diharapkan membantu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan layanan digital tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem pendaftaran secara daring. Kesiapan perangkat, kemampuan menggunakan teknologi, dan pemahaman masyarakat juga menjadi faktor penting.

Pendampingan diperlukan agar warga yang berhak menerima bantuan tidak kesulitan mengakses layanan pemerintah hanya karena keterbatasan teknologi.

Di sisi lain, kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan bantuan dihentikan setelah pendaftaran perlu dijawab melalui informasi dan penjelasan yang mudah dipahami.

Dengan dukungan agen Perlinsos, Kemensos berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital sekaligus memperbaiki data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih akurat dan tepat sasaran.*