Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah diharapkan dapat menerima rekonsiliasi perdamaian yang diingkan tim advokasi muslim terkait sejumlah kasus yang menyeret ulama dan aktivis.
Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kebersamaan terjalin sangat luar biasa antar elemen masyarakat dan tidak memandang etnis, golongan atau ras tertentu untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut.
"Saya kira menjelang peringatan kemerdekaan ke-72, sangat baik kalau kemudian Presiden melakukan sebuah langkah-langkah untuk menghadirkan islah rekonsiliasi supaya kita semua menyatu tidak ada kemudian dikriminalisasi tidak ada yang kemudian difitnah, kemudian dijadikan sebagai korban karena sesungguhnya kita semua cinta Indonesia," ungkap Hidayat di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (10/6/2017).
Hidyat berpendapat, adanya usulan yang disampaikan Komnas HAM kepada Menkopolhukam agar kasus yang menyeret ulama dan aktivis bisa memilih jalan damai. Maka diharapkan pemerintah bisa memberi perhatian terkait usulan tersebut.
"Saya berharap sekali lagi apa yang disampaikan Komnas HAM itu diharapkan menjadi perhatian maksimal oleh Menko Polhukam Wiranto sehingga kemudian dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia itu dengan nyaman," ungkap Hidayat.
Seperti diketahui sebelumnya Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menyambangi Menteri Menko Polhukam Wiranto untuk menyampaikan hasil mediasi antara Komnas HAM dengan tim advokad muslim. Komnas HAM meminta pemerintah menyetujui usulan tim advokat mengenai rekonsiliasi dengan menghentikan kasus yang menyeret ulama dan aktivis. (hdr)
