Jakarta, INDONEWS.ID - Munculnya tuntutan pembubaran Kodim dan Koramil dari kelompok kelompok tertentu akhir-akhir kembali merebak, dan ironisnya ide tersebut selalu ada setiap jelang 30 September atau yang biasa di kenal dengan sebutan G 30 S/PKI.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh mempertanyakan apakah kelompok yang menginginkan pembubaran Kodim dan Koramil adalah kelompok yang berjuang untuk bangsa dan negara atau bukan ?
" Kelompok yang menginginkan Kodim dan Koramil dibubarkan ini adalah kelompok yang berjuang untuk bangsa dan negara atau bukan? ," tanya Kadispenad Tuejeh saat dihubungi Indonews.id melalui pesan singkatnya, Minggu (17/9/2017).
Ditegaskan Kadispenad, TNI AD akan terus meningkatkan kekompakan dan sinergitas dengan Polri, agar kelompok kelompok itu tidak ada ruang di negara Pancasila ini.
" Kalau melihat tuntutan penghapusan Kodim dan Koramil,maka tidak ada kelompok lain di negeri ini yang menghendaki hal itu kecuali PKI dan Komunis," tegas perwira lulusan Akmil 1988 ini.
Ide pembubaran Kodim dan Koramil ini, dinilai, mungkin bertujuan untuk melemahkan penguatan nilai pertahanan di daerah, tetapi, sambung Kadispenad, saya tegaskan bahwa,TNI AD dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang memperkuat fungsi pembinaan Teritorial,untuk kepentingan Pertahanan dan untuk kesejahteraan rakyat.
" Perintah Presiden sudah jelas mengenai tindakan kepada PKI dan Komunis. Karena landasan hukumnya jelas, bahwa komunis dilarang di Indonesia. Negara kita negara hukum,maka ada tatarannya dimana penegakan hukum pada era demokrasi ini berjalan baik, " terang mantan Komandan Korem (Danrem) 121/Alambana Wanawwai Kalbar.
TNI AD sangat menyadari dan yakin bahwa masyarakat bisa menilai ada maksud apa menghapus Kodim dan Koramil. Jangan - jangan ada kelompok yang merasa terawasi dengan adanya Kodim dan Koramil.
" Saya tegaskan bahwa, keberadaan Kodim dan Koramil di daerah,termasuk untuk mengawasi kemungkinan adanya kelompok Radikal, yang menghendaki kebebasan bergerak di daerah," tegas Kadispenad Denny Alfred Tuejeh.
Menjawab pertanyaan adanya pergerakan dari partai terlarang tersebut, Kadispenad menjawap bahwa TNI AD sangat menghormati kewenangan institusi penegak hukum. Jadi kita tetap memonitor setiap pergerakan komunis di Indonesia.
Bangsa ini tahu persis bagaimana sejarah pemberontakan PKI di Indonesia menjadikan komitmen TNI AD begitu kuat untuk melindungi bangsa ini dari hadirnya PKI dan Komunis yang tidak bisa hidup di negara Pancasila ini.
Slogan TNI kuat bersama rakyat bukan semata-mata slogan yang kata2nya bagus didengar,tetapi slogan itu memang dilatarbelakangi sejarah Indonesia yang bisa merdeka sampai saat ini karena kebersamaan tentara dengan rakyat. Ini juga sudah menjadi jati diri prajurit TNI. Fakta perjuangan TNI-Rakyat sekaligus sudah menjadi fakta sejarah seperti itu.
Kadispenad menjelaskan Kodim dan Koramil adalah bagian dari gelar kekuatan TNI AD yang bertugas melakukan pembinaan di wilayahnya masing masing, untuk kepentingan pertahanan dan untuk membantu pemerintah di wilayah.
Saat ini, lanjut Tuejeh, banyak tugas tugas Kodim dan Koramil diarahkan kepada perbantuan kepada pemerintah di daerah untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini penting karena dalam konsep sistim pertahanan semesta, maka rakyat yang sejahtera adalah kunci kekuatan pertahanan Indonesia.
" Pendekatan kita kepada masyarakat dengan berbagai program perbantuan kepada pemerintah daerah juga untuk membangun kekuatan pertahanan yang kompak antara TNI AD dengan rakyat, " imbuhnya.
Menurutnya lagi, saat ini keberadaan Babinsa di desa benar- benar telah memberikan kontribusi yang sangat konstruktif bagi kemajuan pembangunan di Desa. Semua yang dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
" Kalau mungkin ada yang kurang,sebaiknya mari kita bersinergi untuk membangun bangsa ini," kata Kadispenad.
Hal yang sama sebelumnya juga dikatakan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad bahwa merebaknya tuntutan pembubaran Kodim dan Koramil akhir-akhir ini harus diwaspadai dan harus ditolak dengan tegas.
“Saya heran isu ini selalu muncul menjelang peringatan G 30 S/PKI yang jatuh pada tanggal 30 September setiap tahun,” ujar Sufmi Dasco, Sabtu (16/9).
Jelas dia, ide pembubaran Kodim dan Koramil sangat ahistoris. Perjalanan sejarah bangsa ini membuktikan bahwa Indonesia bisa bertahan sebagai sebuah bangsa besar justru karena keberadaan dua institusi milik TNI tersebut.
“Kodim dan Koramil harus dipertahankan karena itu konsep terbaik pertahanan yang kita miliki dan bahkan menjadi acuan negara-negara lain,” tegas Sufmi Dasco.
Di tengah kemajuan teknologi militer yang belum tentu bisa diikuti terus, lanjut dia, konsep manunggalnya rakyat dan TNI menjadi pilihan yang terbaik dan itu hanya bisa diterapkan kalau masih punya Kodim dan Koramil.
“Apalagi jumlah penduduk kita adalah nomor empat terbesar di dunia,” lanjut Sufmi Dasco.
Sejak reformasi 1998, ide pembubaran Kodim dan Koramil gencar dikemukakan, tapi hingga saat ini tidak pernah ada kajian ilmiah yang mendukungnya.
“Terus terang saya khawatir dengan kadar nasionalisme orang-orang yang mengusulkan hal tersebut,” demikian Sufmi Dasco, anggota DPR RI dari Dapil Banten III. (Lka)