Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada jajarannya untuk membicarakan persoalan Light Rail Transit (LRT), dan Mass Rapid Transit (MRT) dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Hal itu menyusul segera dibangunnya jalur yang melintas beberapa ruas yang berada di bawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
“Nah untuk itu tentunya dalam waktu dekat ini kalau ada permintaan dari Pak Anies atau Pak Sandi, segera kita adakan sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Emir Qatar dan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10).
Pramono mengatakan, walau mengalami penundaan, tetapi yang terpenting pekerjaan itu harus bisa diselesaikan dengan baik.
“Pada saat Ratas terakhir tentang MRT itu kan segera dibangun yang HI ke arah utara dan yang melintang dari barat-timur. Sehingga dengan demikian karena di MRT itu ada bagian dari komposisi yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI dan pemerintah pusat maka itu segera untuk diadakan,” jelas Pramono.
Selain persoalan MRT dan LRT, hal lain yang akan dibicarakan dengan Anies-Sandi, kata Pramono, yaitu terkait rencana reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, reklamasi melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
“Dan enggak perlu secara khusus karena pemerintahan ini kan pemerintah Republik Indonesia jadi ya siapa aja ya monggo-monggo saja,” tambah Seskab.
Saat ditanya tentang reklamasi, apakah perlu dikaji ulang, Seskab mengatakan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Menko.
Seskab menginformasikan bahwa pada Ratas terakhir ada beberapa hal yang dipending karena harus diputuskan bersama gubernur dan wakil gubernur yang baru.
“Seperti kita ketahui bersama, MRT itu 51% adalah pemerintah DKI, 49% adalah pemerintah pusat. Apakah komposisi ingin tetap berlaku untuk perluasan MRT dari HI ke arah utara. Nah yang seperti ini kan harus dibicarakan kembali,” pungkas Seskab. (Very)