Jakarta, INDONEWS.ID – Keberadaan bandar udara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya kritik terkait fungsi dan legalitas fasilitas tersebut. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penjelasan panjang lebar untuk meluruskan isu yang berkembang.
Baca juga : Bandara Indonesia Morowali Industrial Park, Anthony Budiawan: Persoalannya Jauh Melampaui Isu Bandara
Luhut menyatakan bahwa pembangunan bandara IMIP merupakan bagian dari fasilitas yang lazim diberikan kepada investor strategis, khususnya dalam proyek besar bernilai lebih dari 20 miliar dolar AS. Investasi tersebut disebutnya telah menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali secara signifikan.
“Fasilitas seperti ini juga diberikan di Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi 20 miliar dolar AS, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional,” ujar Luhut dalam keterangan di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Luhut menegaskan bahwa izin bandara IMIP diputuskan dalam rapat lintas instansi yang ia pimpin saat masih menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi. Ia memastikan bandara tersebut bersifat khusus dan hanya melayani penerbangan domestik.
“Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan. Tidak pernah kami mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional,” tegasnya.
Baca juga : Wamenpar dan Ketua DEN Kunjungi Sentra Riset Herbal Humbahas, Dorong Potensi Wisata Baru
Pernyataan ini sekaligus membantah anggapan bahwa IMIP mengoperasikan bandara internasional yang tidak diawasi negara.
Dalam setiap investasi strategis, menurut Luhut, pemerintah selalu menetapkan ketentuan yang wajib dipenuhi mitra internasional, termasuk China. Ketentuan itu meliputi penggunaan teknologi terbaik, pemakaian tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi, hingga transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia.
Luhut juga mengungkapkan bahwa ia secara rutin berkoordinasi dengan Wang Yi, mitra resmi Indonesia yang ditunjuk Presiden China Xi Jinping, untuk memastikan seluruh operasi industri di Morowali tidak melanggar hukum Indonesia.
“Terkait masalah lingkungan, sejak 2021 saya meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan,” kata Luhut.
Isu bandara IMIP mengemuka setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau latihan TNI di Morowali pada 20 November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Menhan menyoroti ketiadaan perangkat negara di bandara IMIP, yang memicu pertanyaan publik terkait pengawasan.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Polri segera melakukan investigasi terhadap keberadaan bandara khusus tersebut, terutama karena lokasinya berada di kawasan pertambangan strategis.
Isu ini diperkirakan akan terus bergulir, mengingat bandara IMIP berada di jantung salah satu kawasan industri nikel terbesar di dunia. Pemerintah pun didorong untuk memastikan seluruh kegiatan di area tersebut berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan kekhawatiran terkait kedaulatan maupun keamanan nasional.
