Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa sejumlah sistem dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik harus terus-menerus diperbaiki guna mempersempit peluang tindakan korupsi para pelakunya. Hal ini disampaikan pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu (9/12/2018)
Bekasi, INDONEWS.ID - Ketua KPK Agus Raharjo pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu (9/12/2018) kemarin mengungkapkan peristiwa penangkapan tangan terhadap oknum pejabat di daerah pada tahun 2018 tercatat lebih banyak daripada data tahun sebelumnya.
Hal itu terjadi akibat adanya sejumlah peluang yang dimanfaatkan oknum pejabat dalam melakukan tindakan korupsi.
Kalau pendidikan antikorupsi, menurut dia, sudah tidak kurang dari Kementerian Dalam Negeri. Usai dilantik, Kepala Daerah ini menjalani pendidikan dan mengundang KPK.
"Bahkan, partai politik pun memiliki kode etik yang wajib dipatuhi seluruh kadernya," tegas Agus.
Agus menyatakan bahwa sejumlah sistem dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik harus terus-menerus diperbaiki guna mempersempit peluang tindakan korupsi para pelakunya.
Saat agenda pemilu, misalnya, sejumlah calon kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk menang.
"Namun, apakah dana pinjaman itu harus dihibahkan saja atau perlu dikembalikan, saya kira situasi yang demikian sangat rawan," katanya.
Agus mengimbau masyarakat di Bekasi dan Indonesia pada umumnya untuk bersama-sama melawan korupsi dalam bentuk apa pun.
Berkaitan dengan Hari Antikorupsi, 9 Desember ini, kata dia, semua pihak selalu ingat akan pencegahan terhadap tindak korupsi di Indonesia.
"Supaya masyarakat dan pejabatnya selalu mawas diri. Pejabat publik ini pertanggungjawabannya kepada rakyat, ke depan harus terus dilakukan pencegahan (korupsi)," tandasnya. (ronald)