DPR Minta Garap Energi Nuklir, Ini Jawaban Menteri Jonan

Jakarta,INDONEWS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Ignasius Jonan memberikan jawaban atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) agar mulai menggarap energi nuklir di Indonesia. Diketahui, usulan tersebut disampaikan oleh anggota DPR dari partai NasDem pada saat rapat di komisi VII, Senin(15/07) kemarin.

Menurut Jonan, ia telah menerima usulan pengembangan listrik di Indonesia terutama penggunaan tenaga nuklir, tetapi membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Pertimbangan biaya ini yang membuat pemerintah mengakaji secara detail terhadap penawaran tersebut.

“Kalau sekarang biaya pokok pengadaan listrik nasional aja itu US$ 7,1 sen/kwh. Kalau dia tawarkan US$ 12 sen/kwh, ini insentifnya berat pak,” kata Jonan.

Ia juga menerangkan, tawaran dengan nilai US$ 12 sen/kwh untuk energi nuklir di Indonesia sangat mahal. Angka ini, jelas Jonan, jauh lebih mahal apabila dibandingkan dengan biaya pokok dalam pengemabangan listrik secara nasional di Indonesia.

Pertimbangan biaya yang begitu mahal membuat Jonan menangguhkan berbagai penawaran terkait dengan energy nuklir. Jika pemerintah menerima tawaran tersebut, maka konsekuensinya harus siap mengeluarkan biaya yang besar.

“Banyak yang tawarin ke saya, kalau harga kompetitif ya saya terima. Nah kalau harganya 12-14 sen/kwh ya itu jadi tantangan pak, jadi perdebatan juga di masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, anggota DPR dari partai NasDem Kurtubi, mengusulkan kepada Menteri Jonan untuk mulai mengembangkan energi nuklir di Indonesia. Menurutnya, penggunaan tenaga listrik di Indonesia mesti kolaborasi dengan penggunaan tenaga nuklir.

Kurtubi sendiri tidak menampik adanya bahaya penggunaan listrik dengan energi nuklir. Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak perlu terlalu takut dengan informasi yang berkembangan tentang bahaya energy nuklir tersebut.

“Ini sudah berkembang pesat image kita masih belum berani, melihat kecelakaan di Fukushima, di Chernobyl. Saya pikir luar biasa sekarang PLTN,” jelas Kurtubi.

Ia mengusulkan kepada pemerintah untuk segera memulai mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Mengingat, pembangunan PLTN  membutuhkan waktu yang begitu lama.

“Perencanaan pembangunan PLTN itu lama harus dimulai sekarang Pak Menteri! Ini DEN (Dewan Energi Nasional) juga halo halo DEN kalian nggak dengar aspirasi rakyat ini, masuknya nuklir kapan ini, kami banyak fraksi mendorong ini,” ujar Kurtubi.

Untuk diketahui, PLTN menjadi pilihan terakhir dalam rancangan umum energy nasional. Namun, Kurtubi menegaskan, rencana tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengembangkan energi nuklir.

“Kita minta agar PLTN ini masuk dalam RUKN supaya dimasukkan sekarang juga tentunya nanti disempurnakan, meskipun PLTN di opsi terakhir tidak berarti dilarang,” tutupnya.*(Marsi)