Skenario yang Gagal, Mendaur Ulang Demonstrasi 1966 dan 1998

Oleh : very - Jum'at, 04/10/2019 11:29 WIB

Seminar Kebangsaan yang mengambil tema “Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Ke Mana?” bertempat di Balai Sarwono, Jl. Madrasah No. 14, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, (3/10/19). (Foto:Indonews)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Kegaduhan politik dalam gelombang aksi unjuk rasa akhir-akhir ini merupakan dinamika dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Aksi demonstrasi di tanah Papua misalnya, telah menelan korban meninggal dunia yang membekas luka setiap insan anak negeri.

Adanya gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi hampir secara serentak dan merata di seluruh pelesok negeri, belum lagi rentetan aksi di gedung MPR/DPR RI dan Istana sekitar tanggal 23-24 September yang dilakukan secara berturut-turut adalah sederet persoalan nasional yang tidak bisa disepelekan.

Pengamat Sosial Politik Rudi S Kamri mengatakan kegaduhan yang terjadi selama ini memiliki tujuan khusus dari kelompok tertentu seperti mafia migas, kelompok bekas order baru dan lain sebagai upaya melengserkan Jokowi dengan memanfaatkan letupan-letupan kecil tersebut.

“Karena itu, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, saya menyarankan agar membentuk tim untuk menyusun pasal-pasal ini untuk mendapatkan gambaran besar, sehingga presiden memperoleh gambaran utuh atas kasus dan kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini. Beruntungnya, para pengawal Jokowi cukup kuat mengawal pemerintahan ini, sehingga sampai saat ini pemerintah Jokowi masih aman terkendali," ujar Rudi dalam Seminar Kebangsaan yang mengambil tema “Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Ke Mana?” bertempat di Balai Sarwono, Jl. Madrasah No. 14, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, (3/10/19).

Seminar ini menghadirkan para pembicara antara lain analis Ekonomi Politik, Christianto Wibisono, Analis Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini, dan Pengamat Intelijen, Suhendra Hadikuntono. Acara itu dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Indonews.id, Asri Hadi. Hadir juga founder yang juga Pemimpin Umum Indonews.id, Rio Sarwono yang dalam kesempatan itu memberikan kata sambutan.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Ekonomi Politik Christianto Wibisono. Ia mengatakan ada persengkokolan para elit dan politisi yang mendesain aksi-aksi tersebut untuk mengulang kembali sejarah kelam masa lalu bangsa ini, rincinya sejarah 1966 dan 1998.

Menurutnya, skenario ini persis adalah daur ulang mirip penolakan laporan pertanggung jawaban Habibie yang berdampak pengunduran dirinya.

"Seperti penolakan BEM atas gesture Presiden menerima di Istana, Persis seperti kala Mayjen Soeharto menolak Presiden Sukarno ke Halim pada 1 Oktober 1965," kata Christianto.

Pengamat Intelijen, Suhendra Hadikuntono mengatakan masalah pokok negara ini ada pada birokrasi dan koordinasi. Menurutnya, demonstrasi yang terjadi belakangan ini menunjukkan betapa lemahnya fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara.

“Justru inilah yang menjadi persoalan dari negara kita yaitu ada pada birokrasi dan koordinasi. Fungsi preempif itu yang tidak jalan. Harusnya tupoksinya ada ada BIN, dia yang harus jadi koordinatornya. Tapi persoalan inilah yang kemarin itu gagal dijalankan,” ujarnya.

Menurutnya masalah yang menimpa bangsa ini, khususnya demonstrasi belakangan tidak bisa disalahkan pada Presiden. Justru para pembantu Presiden, yaitu para menteri yang salah. Para menteri, katanya, tidak bisa melakukan eksekusi secara cepat dan tepat setiap kebijakan Presiden.

“Jadi, kita kekurangan tokoh, para menteri yang bisa mengeksekusi setiap kebaijakan Presiden. Padahal mereka telah diberi tugas membantu Presiden. Jadi para menteri harus mendukung tanpa reserve,” ujarnya.

Demikian pun BIN seharusnya dia hanya melayani dan memberi informasi kepada Presiden. “Jadi BIN itu tidak boleh tunduk pada tekanan atau permintaan partai politik manapun. Dia hanya melayani tugas Presiden,” ujarnya.

Karena itu, dia meminta agar para intelijen terus mengasah dirinya agar bisa memberi informasi yang baik dan benar. Karena Presiden itu tidak boleh salah sedikitpun. "Naluri inteligen itu harus diasah. Saya berharap Presiden sudah paham dan juga bisa merasakan bahwa tanpa kemampuan unit intelijen yang kuat bisa mengancam stabilitas keamanan negara," ungkapnya.

 

Hampir Berujung Kudeta

Sementara itu, Connie Rahakundini mengatakan, demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu itu hampir saja berujung kudeta. "Jadi kita ini satu detik lagi pak, kalau Panglima TNI dan Kapolri enggak kuat, kudeta sudah terjadi kemarin. Ini apa people power kok," kata Connie.

Connie menganggap, perang yang terjadi saat ini bukan dilihat dari perang fisik seperti perang-perang yang terjadi sebelumnya. Namun, perang yang terjadi di latarbelakangi kemajuan teknologi dan digital dengan smartphone yang mudah dimiliki.

”Aksi demonstrasi yang melibatkan komponen mahasiswa yang diikuti kalangan siswa STM tak lepas dari pesan group WA atau media sosial,” katanya.

Connie mengaku mendapatkan informasi dari organisasi mahasiswa Cipayung bahwa aksi demonstrasi yang terjadi kemarin telah didesain oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki afiliasi dengan salah satu partai politik di Indonesia.

”Yang terjadi kemarin merupakan tugas berat yang harus diemban BIN dan Bais. Ke depan jika mereka gagal mengantisipasi, maka revolusi bisa pecah,” katanya.

Selain itu, katanya, pemerintah, terutama TNI, harus membuat strategi dengan mengalokasikan anggaran besar dalam mengantisiapsi perang masa depan atau peran modern seperti yang terjadi beberapa pekan terakhir.

"Ancaman terbesar dari bangsa ini adalah mis-information dan propaganda sosial media. Sosial media itu paling berbaya," ujar Connie.

Connie juga menyarankan agar menteri kabinet segera dibentuk. Dia berharap, Presiden Jokowi tak terlalu lama memilih orang-orang yang dianggap tepat menjadi pembantunya. "Jadi saya berharap pilih menteri yang punya intelegensia yang baik, enggak usahlah titipan ini, titipan itu," ujarnya. (Very)

 

 

Loading...

Artikel Terkait