NIM Kabinet Jokowi 2.0 Mulai 716 -750

Jakarta, INDONEWS.ID  - Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) telah menyelesaikan studi empiris kabinet G20 dan kabinet Indonesia sejak proklamasi. Kita mengenal  7 presiden sejak presiden pertama sang prklamator Bung Karno merangkap sebagai PM Kabinet Presidensial pertama 19 Agustus 1945 sampai 14 November 1945.

Bung Karno mengangkat 19 menteri mendampinginya dan Wapres Mohamad Hatta. PDBI memberi Nomor Induk Menteri (NIM) diawali dari Bung Karno di 001 dan Bung Hatta di 002 serta 021 Menteri Negara Oto Iskandardinata. Dengan identifikasi itu maka seseorang yang pernah menjeadi menteri anggota kabinet RI akan memperoleh NIM sesuai "antrian kronologis" pengangkatan sebagai menteri. 

NIM nya tetap meski gonta ganti jabatan dan portofolio yang dipegang. Sejak Proklamasi sampai jatuhnya kabinet Ali II 14 Maret 1957 ada 181 pemegang NIM terkait partai yang menjadi menteri karena PM yang berkuasa periode 1945-1957. Setelah Bung Karno membentuk Kabinet Karya Djuanda 9 April 1957 maka Bung Karno akan mengangkat 155 pemegang NIM 182 Mr Hardi dari PNI hingga NIM 336 Prof DR Ir Sumantro Brojonegoro).  

Presiden kedua Jendral Soeharto akan mengawali kepresidenan dengan menahaan 15 menteri kabinet terakhir Bung Karno dan mengalami transisi Kabinet Ampera yang masih harus “berkompromi dengan Presiden Sukarno.  Total jumlah menteri yang direkrut Presiden Soeharto adalah 127 orang dengan NIM 337 Mendagri Amir Machmud  - NIM 464 Jaksa Agung Sujono C Atmonegoro. 

Presiden Habibie hanya menambah NIM 465 Mendagri Syarwan Hamid hingga NIM 481 Jaksa Agung Andi Ghalib menggantikan Jaksa Agung Sujono yang dinilai terlalu berani mengusut kasus KKN Cendana. Presiden Gus Dur merekrut NIM 482 (Wapres Megawati) dan NIM 483 Menko Kwik Kian Gie sampai  NIM 534 Menhub  Budi Mulyawan Suyitno. Presiden ke-5 Megawati menambah NIM 535 Menpan Feisal Tamin sampai NIM 551 Jaksa Agung MA Rachman.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono 489  merekrut NIM 552 Menko Aburizal Bakrie sampai NIM 658 wamenlu Dino Patti Djalal. Total 106 termasuk 23 wamen.

Presiden Jokowi memimpin Kabinet Kerja 1 sejak 26 Oktober 2014 dengan NIM 659 dan wapres JK dan 8 anggota kabinet punya NIM lebih senior dari Presiden Jokowi. Wiranto 442 LBP 492 Rizal Ramli 500 Rini Sumarno 543 , Sri Mulyani Indrawati  557,   Sofyan Djalil 566, Bambang Brojonegoro 652, Muldoko 654,  Lukman Hakim Saefudin 657.  Total menteri dan pejabat yang direkrut adalah 66 orang dengan 57 NIM baru. 

Beberapa yang terkena PHK dan berseberangan adalah ex Mendiknas Anies Baswedan yang menjadi Gubernur DKI dengan dampak konflik pilpres berkepanjangan. Menko Polhukam Laksamana Tejo yang juga menyeberang ke Prabowo, ex Menteri Agraria Tata Ruang Ferry Musyidan Baldan, ex Menteri ESDM Sudirman Said, menjadi penantang pilgub Jateng kalah oleh petahana Ganjar Pranowo. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan mantan kepala BIN Sutiyoso termasuk yang merasa terkana PHK. Beberapa menteri mengalami rotasi yang unik seperti Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil yang di era Presiden Jokowi telah bertukar portofolio dari Menko Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan di era Presiden SBY pernah menduduki posisi Menkominfo dan Menteri BUMN.

Kabinet Jokowi 2.0 tampaknya masih akan memanfaatkan beberapa menteri petahana dengan penyesuaian portofolio mungkin 9 orang dan 25 pendatang dengan NIM baru 716 dst karena NIM 715 dipegang oleh Wapres  Maruf Amin. Presiden tentu tidak bisa melanggar batasan kementerian menurut UU 34 buah begitu pula penyesuaian nomenklature tetap harus memperhatikan batasan kementerian yang tidak bisa diotak atik seperti Kementerian Luar Negeri yang bergungdi sebagai triumvirate bila pres dan wapres berhalangan tetap. Ide memasukkan urusan perdaganganluar negeri dari kementerian perdagangan ke kementerian luar negeri mengingatkan orang kepada situasi konflik menjelang kudeta G30S. 

Waktu itu sindrom perebutan kekuasan telah merebak. Malahan istri waperdam/Menlu Ny Dr Hurustiati Subandrio, memimpin demo menuntut menperdag Adam Malik diganti karena dianggap tidak becus mengendalikan harga beras yang terus melunjak. Urusan Perdagangan Luar Negeri  kemudian diberikan ke Kementerian Luar Negeri. Lalu Adam Malik digeser ke portofolio tidak jelas ruang lingkupnya Menko Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.  Tapi pada1966 justru setelah Soehartomemakai Supersemar menahan 15 menteri termasuk waperdam menlu dr Subandrio, Adam Maluk langsung jadi Menlu 11 tahun. 

Kemudian hanya sebentarjd Ketua MPR/..DPR sejak 1 Oktober 1977 maka pada SU MPR 23  Maret 1978 karena Wapres Sri Sultan HB IX tidak bersedia dicalonkan lagi,  langsung mengorbit jadi Wapres ke-3 RI 1978 -1983.Saya berada ditengah semua transisi itu sejak demo 1966. Tentu saja 2019 sudah jauh berbeda dari 1966. Semoga Kabinet Jokowi 2.0 benar benar berkualitas dan tidak tersandra seperti pengalaman kabinet Orla Orba dan multi partai era 10 PM silih berganti 1945memang Menperdag Adam Malik dipreteli kekuasaannya.

Urusan perdagangan luar negeri 1957. Siapa 34 menteri baru, sabar menurut Presiden seandainya namanya mentereng Menko Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin yg tdak jelas ruang lingkup kerjanya. Tapi setelah meledak G30 S dan Waperdam/Menlu Subandrio ditahan sejak 18 Maret 1966 maka Adam Malik melejit jadi Menlu menggantikan Subandrio.

Kemudian sejak 1 Okt 1977 hanya 6 bulan menjadi Ketua pengumuman mundur juga paling lambat Selasa 22 Oktober sudah diumumkan tidak selambat Kabinetu Jokowi 1.0 yang mundur sampai 26 Oktober 2014 baru diumumkan. (Penulis Pengamat politik dan sosial Christianto Wibisono)