Nasional

Rizal Ramli: Visi dan Misi Presiden Hanya Sebatas Alat Dukungan Politik

Oleh : very - Minggu, 31/05/2020 10:40 WIB

Ekonom Senior Rizal Ramli. (Foto: CNNIndonesia)

Jakarta, INDONEWS.ID --  Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan bahwa adanya gap antara visi, strategi, personalia dan demokrasi kriminal merupakan sumber kebobrokan yang terjadi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini menilai ada inkonsistensi dari visi, misi dan personalia. Begawan  ekonomi itu mengatakan praktik yang terjadi di Indonesia yaitu visi sering kali dibuat bagus hanya sebagai modal selama berkampanye. Sementara, ketika dieksekusi dengan strategi sering kali tidak nyambung. 

Sejauh ini,  misalnya, kinerja Jokowi masih jauh dari harapan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah sibuk dengan hutang yang terus berbunga.

"Karena terperangkap oleh ekonomi neo-liberal boros utang berbunga tinggi, yang harus dibayar dengan pemotongan-pemotongan subsidi dan kenaikan harga. Ada disparitas yang luar biasa antara visi, strategi dan personalia," kata Rizal, di Jakarta, belum lama.

Belum lagi, katanya, kesibukan Jokowi yang membagi-bagi "kue" untuk partai pendukungnya.

"Personalia hanya bagi-bagi untuk pendukung politik dan finansial. Sama sekali bukan untuk mencapai misi dan laksanakan strategi," ucapnya seperti dikutip Konfrontasi.com

"Visi hanya alat kampanye, alat untuk mendapat dukungan politik. Strategi gak nyambung untuk mencapai visi. Kemudian, penunjukkan personalia (orang untuk mengeksekusi) gak ada hubungannya, ini hanya thank you note untuk yang memberikan dukungan politik, thank you note kepada yang nyumbang. Itulah kenapa Indonesia sulit maju, walaupun paling kaya di Asia, tapi selalu jadi negara yang missed opportunity," kata mantan Menko Kemaritiman tersebut.

Rizal mengatakan, yang terjadi adalah adanya inkonsistensi antara visi, misi dan personalia. 

Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan BUMN, misalnya, dia menilai ahlak saja tidak cukup dimiliki oleh para pimpinan pemerintah maupun bos BUMN untuk membenahi perusahaan pelat merah tersebut. Sebab, yang lebih dibutuhkan adalah konsistensi antara pemaparan visi dengan implementasi strategi.

Dalam konteks BUMN, kata Rizal, rumus agar BUMN bisa berkembang maju dan bebas dari korupsi sangat sederhana. Itu semua merupakan perpaduan antara visi, strategi dan personel yang selaras. 

Visi Negara Berdaulat Malah Strateginya Impor

Rizal Ramli mengatakan bahwa dirinya bingung Indonesia punya visi agar berdaulat pangan, tapi strateginya malah impor.

Salah satu contoh bentuk ketidakkonsistenan visi dengan strategi dalam pembangunan BUMN yakni soal membangun kedaulatan pangan. Idealnya sebagai negara yang ingin berdaulat di bidang pangan, maka Indonesia harus bisa memenuhi kemampuannya sendiri. 

"Tapi, strateginya malah impor jor-joran, sehingga nanti petani enam bulan kalau belum bisa panen karena terlalu panas baru bisa nanam bulan Januari dan panen bulan Mei atau Juni. Saat itu Bulog (Badan Urusan Logistik) belum punya uang, dan kalau dibiarkan bisa-bisa petani kita akan susah," kata mantan Kepala Bulog itu. 

Ia menilai strategi yang dijalankan justru terbalik dengan visi yang selama ini disampaikan ketika berpidato agar bisa dipilih oleh rakyat. Contoh lain adalah terkait impor garam. Rizal mengatakan petani garam mengeluh karena komoditas itu diimpor terlalu banyak. 

"Petani garam itu nangis, karena harusnya yang diimpor hanya dua juta ton, tetapi malah ada ekstra impor satu juta ton," kata dia. 

Komoditas gula pun mengalami nasib serupa. Yang didukung oleh pemerintah yakni mengimpor gula rafinasi. 

Sementara, SDM yang dijadikan pemimpin BUMN itu justru orang-orang yang diuntungkan dari praktik impor tersebut. 

"Selama Indonesia tetap inkonsisten seperti ini, maka kita akan sulit untuk menjadi the best," katanya. 

Rizal Ramli menyebutkan bahwa sistem di Indonesia tidak menginginkan SDM dengan kualitas terbaik duduk sebagai pemimpin.

Hal lain yang dikritik Rizal Ramli yakni mengenai kemampuan birokrat di Indonesia. Sistem yang berlaku di Indonesia justru sering kali tak menempatkan orang-orang dengan kemampuan terbaik di posisi puncak. Padahal, ada begitu banyak para pejabat yang memiliki kemampuan mumpuni. 

"Tetapi, they not come forward ke atas karena sistem di kita tidak mencari yang terbaik untuk tugas apapun. Yang ditempatkan adalah yang mendukung dan memberikan sumbangan ketimbang mencari sosok yang terbaik," ujarnya. 

Dia menilai apabila Indonesia bisa menerapkan itu maka kita bisa menjadi negara yang hebat di masa depan. 

 

Politik Uang yang Menghancurkan

Rizal Ramli mengatakan bahwa semua yang ideal yang sudah disebutkan di atas tidak bisa terwujud karena dipengaruhi politik uang. Menurutnya, titik episentrum dari semua perbuatan korupsi di Indonesia adalah politik uang. 

"Oleh sebab itu kita biayai saja partai politik oleh negara seperti di Eropa, Australia dan Selandia Baru. Biaya yang dibutuhkan tidak banyak hanya Rp6 triliun satu tahun. Partai itu nyolong ramai-ramai saya prediksi bisa mencapai Rp70 triliun," kata Rizal. 

Karena itu, dirinya optimistis dengan parpol yang dibiayai oleh negara maka orang-orang yang memiliki kualitas baik bisa muncul. 

"Selama yang mendominasi adalah politik uang, gak usah mimpi deh yang aneh-aneh, survived aja udah lumayan," pungkasnya. (Very) 

 

 

Loading...

Artikel Terkait