INDONEWS.ID

  • Rabu, 31/01/2018 20:18 WIB
  • Statemen Kapolri Terkait NU dan Muhammadiyah Harus Dilihat dari Konteksnya

  • Oleh :
    • very
Statemen Kapolri Terkait NU dan Muhammadiyah Harus Dilihat dari Konteksnya
Pengamat politik dari President University AS Hikam. (Foto: channel indonesia)

 

Jakarta, INDONEWS.ID - Beberapa hari ini publik diramaikan dengan beredarnya pernyataan Kapolri Jenderal Pol M. Tito Karnavian mengenai NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas pendiri NKRI. Dalam situasi saat ini pernyataan tersebut menjadi bahan perdebatan sekaligus amunisi pihak-pihak tertentu untuk memanaskan suasana politik Indonesia.

Baca juga : Kemenparekraf Kick Off Akselerasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di 3.000 Desa Wisata

Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam berpenddapat bahwa statemen Kapolri itu harus dicermati bukan hanya dari sisi apa yang dikatakan tetapi juga konteksnya. 

“Jika mengikuti penjelasan dari KH Ma`ruf Amin, Ketua MUI yang sekaligus menjadi tuan rumah pada saat pidato tersebut, maka konteks pidato Kapolri adalah menyikapi dinamika ancaman kelompok-kelompok anti Pancasila dan NKRI pada dewasa ini,” ujar AS Hikam melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Baca juga : Modal Pinjam PNM Mekaar, Dewi Lambungkan Bisnis Minuman Kesehatan

Selanjutnya, mantan Menteri di era Presiden Gus Dur tersebut mengatakan bahwa dalam pandangan Kapolri, NU dan Muhammadiyah, adalah ormas yang konsisten. Jadi sesuai dengan hasil tabbayun yang dilakukan oleh Ketua MUI tersebut, konteks pidato itu bukan soal sejarah perjuangan ormas-ormas Islam dalam memerjuangkan berdirinya NKRI.

“Kalau masalah sejarah itu, Kapolri tentu sangat paham bahwa bukan hanya dua ornas Islam besar itu saja yang memiliki saham. Sedang pihak yang disebut ingin merontokkan NKRI, dalam konteks tersebut, tentunya adalah berbagai organisasi radikal yang mengusung ideologi radikal dari dalam maupun transnasional. Organisasi tersebut misalnya Al-Qaeda, JI, ISIS, NII, dan lainnya”, ujar dosen politik di berbagai perguruan tinggi tersebut.

Baca juga : Gunung Ruang di Sulawesi Utara Meletus, Sebanyak 828 Warga Dievakuasi

AS Hikam menambahkan bahwa pidato Kapolri tersebut dilakukan pada awal 2017 di ponpes milik KH. Ma`ruf Amien. Penjelasan Kapolri tersebut bisa dipertanggungjawabkan kesahihan dan validitasnya. Jika saat ini menuai kritik tentu bisa dijelaskan oleh Kapolri dengan gamblang dan jujur, untuk menunjukkan konteks dan arah yang dimaksudkan Kapolri pada saat pidato tersebut dilakukan.

“Tanpa mencermati teks dalam konteksnya maka bisa saja terjadi pemahaman dan penafsiran yang distortif terhadap suatu statemen. Itu sebabnya sangat tepat jika Kapolri bermaksud akan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya ormas-ormas Islam, dan menjelaskannya secara terbuka, jujur, dan kontekstual,” pungkas peraih gelar doktor dari Universitas Hawaii di Manoa. (Very)

Artikel Terkait
Kemenparekraf Kick Off Akselerasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di 3.000 Desa Wisata
Modal Pinjam PNM Mekaar, Dewi Lambungkan Bisnis Minuman Kesehatan
Gunung Ruang di Sulawesi Utara Meletus, Sebanyak 828 Warga Dievakuasi
Artikel Terkini
PTPN IV Regional 4 Latih 20 Petugas PSR
Pj Bupati Maybrat hadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024
Mendagri Ingatkan Pemda Terus Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global
Buka SPM Awards 2024, Wamendagri Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal bagi Masyarakat
Mendagri Minta Pemda Lakukan Terobosan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas