INDONEWS.ID

  • Rabu, 31/01/2018 20:18 WIB
  • Statemen Kapolri Terkait NU dan Muhammadiyah Harus Dilihat dari Konteksnya

  • Oleh :
    • very
Statemen Kapolri Terkait NU dan Muhammadiyah Harus Dilihat dari Konteksnya
Pengamat politik dari President University AS Hikam. (Foto: channel indonesia)

 

Jakarta, INDONEWS.ID - Beberapa hari ini publik diramaikan dengan beredarnya pernyataan Kapolri Jenderal Pol M. Tito Karnavian mengenai NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas pendiri NKRI. Dalam situasi saat ini pernyataan tersebut menjadi bahan perdebatan sekaligus amunisi pihak-pihak tertentu untuk memanaskan suasana politik Indonesia.

Baca juga : Aksi Penangkapan Maria Lumowa dan Manuver Yasona Agar Tak Dicopot

Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam berpenddapat bahwa statemen Kapolri itu harus dicermati bukan hanya dari sisi apa yang dikatakan tetapi juga konteksnya. 

“Jika mengikuti penjelasan dari KH Ma`ruf Amin, Ketua MUI yang sekaligus menjadi tuan rumah pada saat pidato tersebut, maka konteks pidato Kapolri adalah menyikapi dinamika ancaman kelompok-kelompok anti Pancasila dan NKRI pada dewasa ini,” ujar AS Hikam melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Baca juga : Covid-19 Masih Berlangsung, Ketum PBNU Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

Selanjutnya, mantan Menteri di era Presiden Gus Dur tersebut mengatakan bahwa dalam pandangan Kapolri, NU dan Muhammadiyah, adalah ormas yang konsisten. Jadi sesuai dengan hasil tabbayun yang dilakukan oleh Ketua MUI tersebut, konteks pidato itu bukan soal sejarah perjuangan ormas-ormas Islam dalam memerjuangkan berdirinya NKRI.

“Kalau masalah sejarah itu, Kapolri tentu sangat paham bahwa bukan hanya dua ornas Islam besar itu saja yang memiliki saham. Sedang pihak yang disebut ingin merontokkan NKRI, dalam konteks tersebut, tentunya adalah berbagai organisasi radikal yang mengusung ideologi radikal dari dalam maupun transnasional. Organisasi tersebut misalnya Al-Qaeda, JI, ISIS, NII, dan lainnya”, ujar dosen politik di berbagai perguruan tinggi tersebut.

Baca juga : Pandemi COVID-19, Kemendikbud Prioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai

AS Hikam menambahkan bahwa pidato Kapolri tersebut dilakukan pada awal 2017 di ponpes milik KH. Ma`ruf Amien. Penjelasan Kapolri tersebut bisa dipertanggungjawabkan kesahihan dan validitasnya. Jika saat ini menuai kritik tentu bisa dijelaskan oleh Kapolri dengan gamblang dan jujur, untuk menunjukkan konteks dan arah yang dimaksudkan Kapolri pada saat pidato tersebut dilakukan.

“Tanpa mencermati teks dalam konteksnya maka bisa saja terjadi pemahaman dan penafsiran yang distortif terhadap suatu statemen. Itu sebabnya sangat tepat jika Kapolri bermaksud akan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya ormas-ormas Islam, dan menjelaskannya secara terbuka, jujur, dan kontekstual,” pungkas peraih gelar doktor dari Universitas Hawaii di Manoa. (Very)

Artikel Terkait
Aksi Penangkapan Maria Lumowa dan Manuver Yasona Agar Tak Dicopot
Covid-19 Masih Berlangsung, Ketum PBNU Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan
Pandemi COVID-19, Kemendikbud Prioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
Artikel Terkini
Data Pemilih Bermasalah Jelang Pilkada, Ini Arahan Mendagri untuk KPUD Papua
Karyawan Perusahaan Harus Dibekali Pengetahuan tentang Paham Radikal-Terorisme
Penggunaan Masker, Kunci Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Udara di Ruang Tertutup
Tumbuhkan Kecintaan pada Pancasila, Kemendikbud Gelar Kemah Virtual Anak Indonesia
Terima Kunjugan Menpan-RB, Boy Rafli Amar Jelaskan Pembangunan Zona Integritas di BNPT
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gimli