Ilustrasi tol JORR (istimewa)
Jakarta, INDONEWS.ID - Adanya polemik mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan integrasi sistem transaksi Jalan tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) adalah cara peningkatan pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dibantah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Ada yang berpendapat bahwa ini adalah kamuflase meningkatkan pendapatan. Sama sekali tidak," kata Direktur Jenderal Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (21/6/2018).
Menurut Arie, rencana kebijakan intergrasi tarif toll jorr ini bertujuan untuk menyesuaikan tarif rata-rata dan memfungsikan tol sebagai jalan bebas hambatan jarak jauh, khususnya bagi angkutan logistik.
“Kalau kami hitung, ada 61 persen yang akan membayar lebih murah. Sementara 38 persen lebih mahal, dan ada 1 persen yang sama (perhitungan ongkos tarifnya)," ujarnya.
Arie menegaskan, bahwa kebijakan ini akan diterapkan secepatnya setelah masyarakat dapat memahami aturan ini dengan baik.
"Secepatnya, karena angkutan logistik sudah menunggu dan yang ditangkap di lapangan bahwa kebijakan ini belum dimengerti secara cukup profesional," kata Arie.
Baca juga : Irjen KemenPUPR, Diperiksa KPK
Seperti diketahui sebelumnya, dengan adanya integrasis sistem, maka akan berdampak pada meningkatnya efisiensi waktu tempuh karena transaksi hanya dilakukan satu kali.
Sebelumnya pengguna ruas tol JORR melakukan 2-3 kali transaksi untuk perjalanan lintas-seksi/ruas, mengingat tol JORR dikelola oleh Operator (BUJT) yang berbeda-beda, sehingga masing-masing ruas tol memiliki gerbang pembayaran.
Selain itu, integrasi sistem akan menurunkan tarif tol JORR untuk kendaraan angkutan logistik golongan II, III, IV dan V sehingga dapat mendukung pembentukan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan kompetitif.(hdr)