Menteri Hukum dan Ham Yassona Laoly (tengah). (Foto : istimewa)
Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengajak semua jajaran Kemenkumham untuk bekerja lebih cepat dan keras lagi dari periode sebelumnya, utamanya dalam pengembangan E- Goverment.
"Seperti yang disampikan pak Presiden dalam pidatonya, jangan takut mengambil suatu kebijakan terobosan dari pakem-pakem yang lama. Kalau kita lihat masih ada birokrasi-birokrasi yang lamban, birokrasi terpaku pada aturan yang membelenggu kita, rubah aturannya. Maka bapak Presiden mengatakan deregulasi jadi penting," kata Yasonna dalam pidato usai serah terima jabatan pada Rabu (23/10/2019).
Baca juga : Yayasan Trisakti Minta Pemerintah Hentikan Upaya Pengambilalihan, Hormati Putusan Pengadilan
Yossana mengaku sangat siap bekerja. Karena itu, dirinya meminta kepada seluruh Kakanwil daerah, melalui revisi UU pembentukan aturan perundang-undangan untuk mengambil langkah harmonisasi perda-perda dan evaluasi perda yang hambat investasi.
"Kita tidak bisa lagi di tengah situasi global ekonomi yang agak melambat, maka kecepatan, ketepatan, kreativitas, dan inovasi jadi hal yang sangat penting untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Kita sebagai pembuat regulasi harus tanggap cepat ambil keputusan. Tadi saya sudah berbicara dengan pak Menko Polhukam, Prof Mahfud MD, untuk segera duduk dan segera mengambil langkah-langkah percepatan omnibus law," bebernya.
Yasonna juga menyebut penyederhanaan birokrasi, kecepatan dalam bertindak, jadi hal yang amat penting untuk dilakukan.
"Besok saya akan pimpin apel, dalam waktu dekat, saya minta Sekjen untuk terus buat raker (rapat kerja) dan seluruh jajaran unit eselon 1 untuk membuat skala prioritas," ujarnya.
"Nanti Saya akan memberikan arahan khusus ke jajaran eselon 1 untuk percepat pekerjaan-pekerjaan kita ke depannya. Saya minta kepada seluruh jajaran untuk selalu taat asas. Hati-hati, waktu telah berubah, tidak ada lagi model-model birokrasi lama," tandasnya. (rnl)