Presiden Akui Proyek Hunian Korban Gempa Di Palu Lambat

Palu, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana meninjau langsung proyek penyediaan hunian tetap bagi korban gempa yang ada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam keterangannya, Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengakui jika perkembangan proyek hunian tetap di Palu agak terhambat oleh masalah pembebasan lahan.

Meski demikian, Presiden Jokowi memastikan hal tersebut sudah ditangani setelah dirinya menelepon langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

"Ya ini setelah lebih dari setahun memang progress-nya agak lambat karena masalah yang berkaitan dengan lahan, pembebasan lahan, terutama untuk relokasi hunian tetap. Tapi kalau yang bangun individu, ini sebagian sudah berjalan. Tapi tadi saya pastikan dari Pak Gubernur, Bupati yang ada, saya telepon Menteri (Agraria dan Tata Ruang), alhamdulillah urusan lahan sudah rampung," kata Presiden di lokasi proyek hunian tetap Duyu di Kecamatan Tatanga, seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Selasa (29/10/2019).

Menurut dia, setelah masalah lahan selesai, hal berikutnya yang sedang dikerjakan adalah proses lelang. Setelah proyek hunian tetap Duyu ini selesai, proyek serupa di Kabupaten Sigi juga akan dilelangkan, sebelum masuk ke tahapan konstruksi.

"Memang ini bukan pekerjaan kecil, ada 11 ribu hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini baru yang sudah siap dikerjakan untuk 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu," paparnya.

Jokowi berharap proses konstruksi bisa segera dimulai di awal tahun. Pengerjaan konstruksi hunian tetap Duyu akan dilakukan secara pararel dengan proyek di Sigi pada Januari 2020.

"Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun bisa diselesaikan semuanya," imbuhnya.

Tak hanya rekonstruksi rumah warga, pemerintah juga akan memperbaiki fasilitas-fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan. Menurut Kepala Negara, perbaikan akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai karena anggaran untuk rehabilitasinya sudah siap.

"Tetapi juga ini butuh waktu. Ini masih dalam proses lelang dan segera dikerjakan sudah selesai," tandasnya. (rnl)