BUMN Diisi Pensiunan, Erick Thohir: Kapan Bisa Ciptakan Lapangan Kerja

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perusahaan BUMN harus selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo, yakni dalam hal penciptaan lapangan kerja. Dia tak mau perusahaan BUMN membentuk anak usaha, tetapi tak bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Visi Presiden menciptakan lapangan kerja, ternyata nanti BUMN punya anak hanya menggemukkan diri dan diisi oleh kroni-kroni oknum," kata Erick di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Untuk itu, Erick menuturkan, dirinya bukan anti-orang tua. Namun, jika BUMN diisi oleh pensiunan itu berarti tidak menciptakan lapangan kerja karena diisi oleh kroni-kroni.

"Bahkan mohon maaf, saya bukan anti-orang tua, saya apresiasi, tapi kalau semua diisi oleh pensiunan, sedangkan 58 persen penduduk Indonesia berusia muda, berati kan enggak buka lapangan kerja,” ungkap Erick.

Sebelumnya, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) menjadi sorotan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pasalnya, perusahaan pelat merah yang mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,76 triliun pada 2020 itu tak dikenal oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan para anggota DPR RI Komisi XI.

Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, PT PANN sudah lama berdiri. Namun, perusahaan pelat merah tersebut sempat tersandung masalah pada 1994.

“PT PANN direksinya baru, tapi ada problem (dari) tahun 1994, ketika me-leasing pesawat terbang yang jumlahnya 10,” ujar Erick di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Erick menjelaskan, sejak awal berdiri, PT PANN diberi tugas untuk melakukan pendanaan kapal laut. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut malah mendanai pembelian pesawat terbang.

“Ini yang harus diperbaiki core bisnisnya, ini yang harus dimerger atau ditutup, tidak bisa berdiri sendiri semua terlalu banyak,” kata Erick.

Atas dasar itu, Erick tak mau menyalahkan direksi PT PANN yang bertugas saat ini. Sebab, permasalahan yang dihadapi BUMN tersebut sudah terjadi sejak 1994.

“Saya rasa jadi tidak fair tadi kalau saya sebagai menteri langsung menyalahkan direksi, tetapi ini bagian bahwa BUMN ini terlalu banyak dan tidak kembali ke core bisnis,” ucap dia.*(Rikardo).