Nasional

Ada Aturan yang Diubah, Cawapres Gibran Bisa Berdampak Negatif pada Capres Prabowo

Oleh : very - Kamis, 26/10/2023 18:16 WIB

Calon wakil presiden 2024. (Foto: Suara.com)

 

Jakarta, INDONEWS.ID – Profesor Ilmu Politik Saiful Mujani mengatakan proses masukan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto bisa berdampak negatif bagi pasangan tersebut.

Pasalnya, proses masuknya Gibran tersebut bisa terjadi karena ada peraturan yang diubah untuk melayani kepentingan putra Jokow Widodo itu.

“Gibran lolos menjadi calon wakil presiden karena ada perubahan ketentuan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi seperti membuat undang-undang baru yang sebenarnya bukan wewenangnya, seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat sehingga Gibran bisa memenuhi syarat menjadi calon,” kata Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut dalam program ’Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode ”Efek Cawapres terhadap Pasangan” yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Kamis, 26 Oktober 2023.

Menurut Saiful, Gibran masih sangat muda. “Gibran masih sangat muda. Menjadi wali kota baru dua tahun. Bahkan untuk memenuhi syarat maju sebagai cawapres juga kontroversial,” ungkapnya.

Pencalonan Gibran tersebut didahului oleh judicial review di Mahkamah Konstitusi. Menjadi kontroversial karena ada pro dan kontra atas keputusan Mahkamah Konsitusi membolehkan warga yang berumur di bawah 40 tahun sejauh memiliki pengalaman kepala daerah atau elected official bisa menjadi cawapres.

Usulan ini baru dilakukan pada September 2023, berbeda dengan usulan memundurkan batas umur calon presiden yang diusulkan oleh sejumlah partai politik jauh sebelumnya.

Karena proses yang kontroversial tersebut, menurut Saiful, ada yang kemudian berpandangan bahwa hal tersebut bisa membawa dampak negatif pada pasangan Prabowo-Gibran.

Saiful mengatakan, saat ini MK sudah membentuk Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa proses tersebut.

Menurut Saiful, dengan dibentuknya Dewan Kehormatan, itu sudah mengindikasikan keputusan membolehkan calon di bawah 40 tahun dengan ketentuan pengalaman sebagai elected official mengindikasikan di sana ada kontroversi atau ada proses yang tidak normal.

Namun juga ada yang berpandangan bahwa pasangan ini menarik karena ada gap usia yang sangat jauh. Bisa disebut sebagai pasangan inklusif, antara generasi baby boomers dan millennial.

 

Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar

Saiful mengatakan bahwa pada kubu Ganjar, ada yang berpendapat mungkin Mahfud MD akan memperkuat Ganjar dengan pelbagai pertimbangan.

Pertimbangan utama adalah rekam jejak Mahfud sebagai pelayan publik: pernah jadi anggota DPR, menteri pertahanan, ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang menjadi Menkopolhukam.

Belakangan Mahfud MD juga menjadi sangat menonjol dalam menjelaskan pelbaga kasus, seperti kasus Sambo, dugaan korupsi di Departemen Keuangan, dan kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

Oleh sejumlah kalangan, Mahfud dianggap bisa menjadi andalan di wilayah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang juga merupakan amanat reformasi yang sangat penting. Karena itu muncul harapan bahwa Mahfud kemungkinan bisa memperkuat Ganjar.

Namun demikian, lanjut Saiful, ada juga yang menyatakan bahwa Mahfud kurang bisa memberi efek suara pada Ganjar karena Mahfud tidak memiliki pengalaman dalam pemilihan umum, kecuali untuk pemilihan legislatif. “Karena itu ada yang meragukan kemampuan Mahfud bisa menambah elektabilitas Ganjar,” ujarnya.

Hal sama terjadi pada Muhaimin Iskandar. Saiful menjelaskan bahwa pengalaman kontestasi Muhaimin hanya pada tingkat DPR di kampungnya sendiri, wilayah Jombang. Dan dia sukses dan lolos menjadi anggota legislatif.

Namun demikian, Muhaimin berasal dari Jawa Timur dan tokoh Nahdlatul Ulama. Dia memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pemilihnya hampir semuanya orang NU.

Saiful menegaskan bahwa Muhaimin bukan sekadar NU, tapi NU yang serius. Dia bahkan pernah menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang merupakan organisasi mahasiswa NU. Selain itu, Muhaimin juga dianggap komplementer dengan Anies. Anies bukan orang NU, tapi merepresentasikan tipe Islam modernis. Sementara Muhaimin berasal dari Islam tradisionalis.

“Dengan demikian pasangan Anies-Muhaimin menunjukkan kombinasi Islam modernis dan tradisionalis. Karena itu, pasangan Anies-Muhaimin diharapkan bisa menarik dukungan secara berarti atau untuk menjadi lebih kompetitif ke depan,” ujarnya.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1620 responden.

Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 2,5% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling). Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Waktu wawancara lapangan 2-8 Oktober 2023. ***

Artikel Terkait