Pojok Istana

Penegasan Jokowi Soal Rencana Investasi di Ibu Kota Baru Indonesia

Oleh : Marsi Edon - Sabtu, 18/01/2020 12:05 WIB

Presiden Jokowi menegaskan rencana pemerintah terhadap investasi di ibu kota baru dalam bentuk kerjasama.(ANTARA FOTO)

Jakarta,INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo memberikan penegasan terhadap rencana pemerintah untuk menerima invetasi asing di lokasi ibu kota baru Indonesia. Rencana investasi asing tersebut dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara yang ingin menanamkan modalnya di lokasi tersebut.

Jokowi menerangkan, keinginan pemerintah untuk menghadirkan investor di daerah ibu kota baru tersebut tidak seperti skema yang dibayangkan oleh masyarakat yakni dalam bentuk utang. Pada prinsipnya, pemerintah mengajak kerjasama antara dengan melihat potensi yang ada di Kalimantan Timur.

"Yang kami tawarkan tidak (dalam bentuk) pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, jadi semua kerja sama," kata Jokowi kepada media di Istana Negara, Jumat,(17/01/2020) kemarin.

Jokowi juga menjelaskan, pemerintah saat ini telah menyiapkan bentuk kerjasama yang akan dilakukukan dengan negara-negara yang ingin melakukan investasi. Namun, hingga saat ini, ia belum memberikan penjelasan secara rici terkait dengan skema kerjasama yang bersama dengan calon investor tersebut.

Lebih lanjut, Jokowi menerangkan, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan gaji kepada beberapa tokoh internasional yang telah ditunjuk sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Pemerintah hanya memberikan semacam bentuk penghargaan kepada tokoh tersebut.

"Loh itu penghargaan yang tinggi, kami kan negara yang besar, jangan pesimis begitu. (menjadi dewan pengarah) ibu kota negara itu penghargaan, untuk duduk di dewan pengarah perpindahan ibu kota negara. Ini kerjaan besar dan akan jadi sejarah," jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan, pilihan untuk dewan pengarah pembangunan ibu kota baru jatuh kepada ke Pangeran MBZ, CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair. Pemerintah belum merencanakan untuk menambahkan jumlah dewan pengarah terhadap pembangunan ibu kota baru pengganti Jakarta.

"Tiga dulu saja," tutupnya.*

Loading...

Artikel Terkait