Nasional

Dampak Covid-19, Ansy Lema: Realokasi Anggaran KKP Harus Menyasar Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

Oleh : Marsi Edon - Selasa, 07/04/2020 03:30 WIB

Anggota DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota DPR RI Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema meminta agar recofusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus memprioritaskan stimulus dan insentif khusus untuk para nelayan dan pelaku usaha (industri) di sektor kelautan-perikanan.

Kegiatan dan anggaran non-prioritas di KKP harus dialihkan untuk membiayai kegiatan yang terkait penanganan pandemi Corona (Covid-19).

Hal ini disampaikan politisi muda PDI Perjuangan tersebut ketika menghadiri Rapat Kerja (Raker) secara virtual Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP Menteri Edhy Prabowo dan jajarannya, Senin (6/4/2020).

Pandemi Corona telah memukul seluruh sektor kehidupan dan segmen masyarakat dengan beragam profesi, termasuk sektor perikanan dan kelautan serta kehidupan nelayan.

Indikasinya jelas, produksi ikan dan perikanan budidaya meningkat, namun permintaan menurun drastis, harga merosot tajam, demikian pula distribusi pakan tidak merata dan harga pakan naik.

Presiden Jokowi telah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa. Jelas bahwa Presiden meminta semua kementerian dan lembaga negara, termasuk KKP fokus pada penanganan dampak Covid-19.

“Maka, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KKP harus menyasar pada pemberian stimulus dan insentif kepada nelayan, petambak, pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Ansy.

Namun, Ansy meminta KKP untuk mengalokasikan anggaran berdasarkan data valid, akurat dan objektif. KKP harus mengetahui persis jumlah nelayan, petambak, atau pelaku usaha di sektor keluatan-perikanan yang terdampak Pandemi Corona.

Data akurat sangat membantu untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan yang diberikan. Akurasi data dibutuhkan agar bantuan tepat sasar dan tidak dikorupsi.

“Alokasi anggaran butuh panduan data valid-akurat. Jika KKP tidak memiliki data akurat, solusi terbaik mengundang asosiasi-asosiasi nelayan untuk mendata anggotanya yang terdampak (by name/by NIK), bisa juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghimpun data,” tambah Ansy.

Ansy juga meminta KKP bekerja sama dengan BUMN bidang perikanan (Perindo dan Perinus) dan sektor swasta untuk menciptakan pasar ikan digital, agar jual-beli ikan di dalam negeri tetap terjaga. Digitalisasi pasar ikan sangat penting karena pembatasan berkumpul berupa penerapan social-physical distancing di tengah pandemi punya konsekuensi pasar-pasar dan jual-beli konvensional lesu, bahkan ditutup.

“KKP harus manfaatkan momentum ini untuk berpindah ke pasar online. Sampai saat ini, produk perikanan online masih sangat kecil masuk pasar online. Seharusnya KKP mendorong transaksi online agar ikan segar dan produk olahan ikan tetap dibeli masyarakat,” kata Ansy.

Legislator asal NTT itu menambahkan bahwa meskipun dunia sedang dilanda pandemi Corona, namun pasar ikan di beberapa negara semisal China, Asia dan UEA masih tetap terbuka lebar.

Hambatannya, armada logistik yang membawa ikan ke luar negeri berkurang. Alhasil, ekspor terkendala dan berdampak luas ke nelayan, buruh pabrik, eksportir dan ekonomi nasional.

KKP harus mendorong agar pesawat ataupun kapal yang membawa alat kesehatan dari Cina, Arab Saudi dan negara lain, pulangnya dapat membawa produk ikan dari Indonesia, sehingga pulang tidak kosong. Armada udara dan laut perlu diintensifkan untuk stimulus ekspor ikan.

"Untuk pasar domestik, Kereta Api yang penumpangnya berkurang di Jawa, dapat digunakan untuk gerbong logistik ikan ke kota-kota besar di Pulau Jawa, sehingga harga ikan di konsumen tetap terjamin. Persediaan ikan harus tetap ada untuk menjaga stabilitas harga,” jelas Ansy.

Tidak kalah penting menurut Ansy adalah pemerintah perlu menguatkan stimulus berupa bansos bagi keluarga miskin, termasuk sembako. KKP bisa mengambil inisiatif untuk memastikan Kemensos dan pemerintah daerah membeli produk perikanan dari nelayan untuk selanjutnya dihasikan bantuan non-tunai ke warga miskin. Ini akan menguatkan ekonomi nelayan.

“Namun, jika tidak, KKP (bersama mitranya BUMN atau swasta) menjadi OFF TAKER atas produk ikan nelayan, sehingga nelayan tenang, tidak ada lagi kekhawatiran tidak ada pembeli. Ikan yang dibeli KKP (dan mitranya) dijadikan bansos atau dijual kembali ke pasar,” imbuh Ansy.

Mengakhiri usulannya, Ansy mendesak KKP agar memastikan ketersediaan pakan untuk perikanan budidaya dengan harga terjangkau dan dengan distribusi yang merata.

KKP perlu memproduksi pakan berbasis kearifan lokal untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada pakan impor.

"Harga pakan ikan kini melonjak karena faktor depresiasi rupiah dan distribusi pakan yang tidak lancar dan merata. Akibatnya, pembudi daya ikan skala kecil terus mengalami tekanan sangat berat dan terancam kehilangan margin keuntungan. Momentum ini seharusnya digunakan KKP untuk mendorong industri pakan domestik atau pakan berbasis kearifan lokal agar tidak tergantung impor,” tutupnya.*

Loading...

Artikel Terkait