Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar
Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih ada daerah yang belum sama sekali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa kepada masyarakat alias nol persen. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (28/5/2020).
Disampaikan Mendes, dari data Kemendes PDTT ada 26 kabupaten/kota yang sama sekali belum menyalurkan BLT dana desanya. Daerah itu basis utamanya berada di kabupaten wilayah Papua.
“Kami akan menelusuri apakah benar-benar nol persen. Apakah ini karena kendala komunikasi dan transportasi. Kami akan menangani secara khusus mulai hari ini,” ujarnya.
Baca juga : HUT ke-13 BNPT, Mendesain Karakter Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045
Pria yang akrab disapa Gus Halim ini juga menjelaskan, hingga Kamis (28/5) kemarin, 122 kabupaten/kota telah menyalurkan seluruh BLT dana desa alias 100 persen. Kemudian, 145 kabupaten/kota baru mencapai 75-99 persen, 50-74 persen ada 52 kabupaten/kota. Sementara, yang baru di bawah 50 persen ada 89 kabupaten/kota.
"Kemudian, yang nol persen ini, basis utamanya ada di Papua. Kita belum bisa menyakini betul apakah 26 kabupaten ini benar-benar nol persen," ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu, dirinya akan kembali menyurati para kepala daerah. Dia meminta bagi daerah yang penyalurannya sudah mencapai 75-99%, paling lambat Rabu, 3 Juni 2020 sudah tersalurkan semuanya.
“Kalau Rabu belum selesai, kami minta lapor apa kendalanya agar nanti diselesaikan. Sedangkan untuk persentase yang lainnya, kita menargetkan minggu depan harus segera diselesaikan,” terangnya.
Dia menuturkan, bagi desa yang hingga batas waktu yang ditentukan tidak juga menyelesaikan penyaluran BLT dana desanya, maka akan ada konsekuensinya.
"Akan kena sanksi termasuk penundaan atau pengurangan dana desa pada masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita mensinyalir tidak pro rakyat. Ketika pemerintah sudah tidak pro rakyat, maka harus kita evaluasi juga Dana Desa yang harus disalurkan," pungkasnya. (rnl)