Rizal Ramli: Struktur Ekonomi "Gelas Anggur" Berbahaya Bagi Demokrasi dan Keadilan

Oleh : very - Senin, 01/06/2020 19:30 WIB

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Kabinet Kerja, Rizal Ramli. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID – Jika nilai-nilai Pancasila dapat dicapai dan diejawantahkan, maka betul-betul akan sangat indah dan luar biasa. Masyakarat kita akan tumbuh menjadi makmur dan sejahtera. Namun, sangat disayangkan, di negara yang menganut Pancasila itu, rakyatnya masih hidup miskin.

“Bahasa sederhananya, 20 persen bangsa kita sudah menikmati arti kemerdekaan, 40 persen yang sedang-sedang saja, yang 40 persen paling bawah ini belum pernah menikmati arti kemerdekaan, kemerdekaan ekonomi,” ujar ekonom senior Rizal Ramli dalam dialog pada acara di stasiun TV bertajuk, “Ekonomi dalam Bingkai Pancasila”, pada Rabu (31/5/2017).

Mantan Menko Perekonomian pada era Presiden Gus Gur tersebut mengatakan, Pancasila merupakan ideologi yang sangat ideal, bagus dan indah. Bahasanya juga sangat sederhana, lugas dan pendek namun sangat bermakna. Misalnya, sila pertama dalam Pancasila mengatakan percaya kepada Tuhan YME; Kedua, adalah humanity; Ketiga nasionalisme; Keempat, demokrasi; dan Kelima adalah social-justice.

Jika Pancasila itu dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa  dan bernegara, maka kita bisa mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, kini, ironisnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan tersebut, kata mantan Menko Kemaritiman itu, bukan hanya merupakan kesalahan dari satu pemerintahan saja. Namun merupakan akumulasi dari semua pemerintahan yang terdahulu. “Itu akumulasi dari kebijakan ekonomi dari beberapa pemerintahan,” kata Rizal Ramli.

Lantas, Rizal Ramli pun mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi.

Dijelaskannya, hal tersebut disebabkan adanya missing-link, atau sesuatu yang hilang, sehingga keindahan UUD ’45, Pancasila, dan undang-undangnya tidak  muncul lagi. Menurut Rizal Ramli, dalam bidang ekonomi misalnya, banyak dari undang-undang kita dirancang oleh orang asing, dibiayai oleh orang asing, dan diubah ke dalam bahasa Indonesia lalu menjadi undang-undang. Karena itu, undang-undang tersebut tidak sesuai dengan prinsip UUD 45 dan Pancasila.

Sehingga, kata Rizal Ramli, tidak aneh jika kemudian undang-undang tersebut pada praktek dan implementasinya seringkali ugal-ugalan karena memang tidak sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila.

Rizal Ramli mengungkapkan, pada 40 tahun lalu semua negara di Asia sama-sama dalam kondisi miskin. Cina misalnya, pendapatan perkapitanya setengah daripada Indonesia. “Cina waktu itu 50 Dolar, kita 100 Dolar. Dalam waktu 40 tahun, Korea, Singapura, Jepang, dan Cina sudah melewati (mengalahkan) kita,” ujar Rizal Ramli seperti dikutip dm1.co.id.

Karena itu, menurut Rizal Ramli, jika rakyat Indonesia mau hidup sejahtera, maka rakyatnya harus memegang kokoh Pancasila.

Secara historis, memang ekonomi Indonesia terdapat kemajuan. Selama beberapa tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5 persen. “Namun begitu kita menggunakan pendekatan komparatif dengan negara-negara Asia lainnya, 40 tahun kita ketinggalan,” kata Rizal.

Rizal menyebutkan, data dari badan dunia PBB menyebutkan bahwa Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai indikator kesejahteraan rakyat di suatu negara, Indonesia berada pada peringkat di bawah.

“Indonesia sangat rendah sekali, nomor 73 kalau tidak salah dari 140 negara. Di Asean kita nomor 4. Yang indeks pembangunan manusianya kesejahteraannya yang paling tinggi Singapura, Malaysia, Thailand. Tidak aneh, 3 juta orang Indonesia bekerja di kebun-kebun Malaysia, juga jadi TKI di Singapura, Hongkong karena memang kesejahteraannya lebih bagus dan tinggi,” ujar Rizal Ramli yang juga aktif sebagai anggota panel ekonomi di badan dunia (PBB) tersebut.

 

 

Struktur Gelas Anggur

Salah satu pengikut Gus Dur ini sangat menyayangkan makin masifnya isu terkait intoleransi dan radikalisme dalam kehidupan beragama di tanah air. Ironisnya, negara sering kali tidak sanggup mengatasi praktik radikalisme-terorisme tersebut. Padahal, kata Rizal, negara yang berhasil memakmurkan rakyatnya yaitu negara yang mampu memberikan rasa damai, nyaman mampu memperlakukan rakyatnya secara adil.

Belum lagi, kasus korupsi masih terus merajalela. Para pejabat, seperti menteri, seolah-olah berlomba-lomba dalam kasus korupsi. Selain itu, para menteri tak memiliki kompetensi dalam memilih kebijakan.

Rizal Ramli menegaskan, kebijakan yang berbau neoliberalisme sesungguhnya adalah merupakan pintu masuk dari neo-kolonialisme. Dan kebijakan neoliberalisme ini adalah kebijakan yang dianjurkan oleh Bank Dunia.

Padahal, kata Rizal, kebijakan neoliberalisme yang dianjurkan oleh Bank Dunia tersebut terbukti tidak ada negara di seluruh dunia yang mampu menjadi makmur dan sejahtera, misalnya negara di Amerika Latin.

Selain itu, menurut Rizal Ramli, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sulit dicapai karena struktur ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini adalah menyerupai struktur “gelas anggur”.

Rizal Ramli menjelaskan, di bagian atas dari “gelas anggur” diisi oleh BUMN yang besar-besar, ada 160 BUMN (perusahaan non-independen) sekaligus diisi oleh 200 keluarga yang punya lebih 100 perusahaan.

Sementara di bagian tengah (pegangan gelas anggur) mengecil dan tetap menjadi “kurus” itu menunjukkan hampir tidak adanya golongan usaha menengah yang harusnya bergerak secara independen.

Sedangkan di bagian bawah (kaki) dari gelas anggur tersebut menunjukkan terdapat 60 juta usaha kecil dan rumah tangga. Mereka yang berada di bagian ini kebanyakan memakan modal dan rata-rata harus merugi jika menggunakan accounting modern.

Dan struktur seperti ini (gelas anggur) sangat berbahaya buat demokrasi, tidak sustainable. Karena yang bagian atas makin kaya, dan bagian bawah makin miskin karena sangat sulit berkembang. “Akhirnya terjadi kecemburuan ekonomi, kalau dicampur dengan faktor etnis, dicampur faktor agama, bahaya sekali, dan ini bisa menjadi sumber pemicu disintegrasi bangsa,” ujarnya.

Menurut Rizal Ramli, model ekonomi gelas anggur seperti inilah yang menjadi proses pemiskinan struktural selama ini di Indonesia. Dan model ekonomi “gelas anggur” inilah yang bisa menjadi ladang subur bagi radikalisme. “Biasanya masuk ideologi khas, apakah agama, ataukah komunisme, atau apa. Karena rakyat ini nggak sejahtera, dia nggak happy,” kata Rizal.

Sementara, menurut Rizal Ramli, mereka yang berada di bagian atas dari “gelas anggur” ini dilindungi terus. Bahkan bukan hanya dilindungi, kata Rizal, belakangan kebijakan dibeli oleh mereka yang ada di atas tersebut.

Dikatakannya, negara-negara Asia yang makmur, yang berhasil mengejar ketinggalannya dari Eropa, Amerika, struktur ekonominya tidak seperti gelas anggur. Negara-negara Asia lainnya justru nampak dengan struktur ekonomi berbentuk “Piramida”.

Ada negara kecil, tapi mereka jago dunia. Barangnya diekspor. “Kita ini semua, kecuali sawit. Rata-rata itu jago kandang. Rasionya sederhana, kalau ditanya rasio ekspor dibanding total penjualan, ini rata-rata hanya 10%,” tutur Rizal.

Ini berbeda dengan 200 perusahaan paling besar di Jepang, Korea, rasio ekspor dan penjualannya itu rata-rata 90%. Artinya, mereka ambil keuntungan yang besar dari luar negeri nilai tambah dipakai buat ke dalam negeri.

Kedua, karena mereka pasarnya dunia, mereka perlu banyak spareparts dan komponen, mereka membantu mengembangkan pemasok menengah untuk spareparts dan komponen-komponen kecil, di-direct semua, sehingga mereka pro-aktif membangun kesejahteraan mereka masing-masing dengan saling mendukung memunculkan banyak produk berkelas dunia.

Sementara bisa dibayangkan, Indonesia sebagai negara besar nomor 5 di dunia ternyata lebih banyak hanya jago kandang dengan hanya bisa memiliki dua barang produk “kecil” yang ada di luar negeri, yakni mie-instan dan minyak/obat tolak angin.

Jadi kata Rizal Ramli, menjawab pertanyaaan mengapa Sila Kelima belum bisa diwujudkan, yakni karena model ekonominya masih dilakukan secara neoliberalisme, dan juga struktur ekonomi Indonesia yang masih berbentuk “gelas anggur”. Dan kedua hal itulah yang harus segera dirombak.

Sebab, kedua hal itulah yang membuat jurang ketertinggalan ekonomi yang makin lebar dan dalam di negara ini, sehingga kesejahteraan rakyat makin sulit pula diwujudkan. “Kalau rakyatnya sejahtera, kemudian ada keadilan dalam bersikap pada setiap masalah, maka rakyat tidak akan mungkin menjadi radikal dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Very)

 

Loading...

Artikel Terkait