Terbelenggu Kepentingan, Rizal Ramli: Keputusan MK Lebih Politik Praktis Ketimbang Konstitusional Strategis

Oleh : very - Minggu, 07/06/2020 08:52 WIB

Mantan Menko Perekonomian, Dr. Rizal Ramli (istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan akhir-akhir ini. Lembaga konstitusional tertinggi itu dituding seperti terbelenggu oleh kepentingan beberapa kelompok.

Hal itu merujuk pada sejumlah keputusan yang dianggap tidak masuk akal dari sejumlah keputusan MK terkait Judicial Review (JR) atau uji materi sejumlah UU.

Pengamat politik Rocky Gerung misalnya mengatakan logika berpikir Mahkamah Konstitusi mengalami kekacauan dalam memutuskan hal yang menentukan jalannya demokrasi di Indonesia.

Selama ini, kata Rocky, masyarakat kerap bertengkar mana yang menjadi problem, apakah kekacauan sistem parlementerian yang diimplan ke dalam sistem presidensial atau sebaliknya.

Namun, menurut Rocky, permasalahan tidak ada pada sistem, melainkan ada pada cara berpikir Mahkamah Konstitusi.

“Bagi saya problemnya tidak di dalam sistem presidensial atau parlementerian yang sudah jelas diuji dalam sejarah bernegara. Yang kacau itu adalah sistem MK sendiri yang kacau,” kata Rocky dalam Seminar Daring, bertema ‘Ambang Batas Pilpres dan Ancaman Demokrasi’ yang digelar Jumat (5/6/2020).

Pernyataan Rocky tersebut ditanggapi oleh mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli. Dia ikut menanggapi adanya politik praktis di lingkaran MK.

“Rocky memang keras eui. Tapi @rockygerungpart banyak benarnya, keputusan2 @Humas_MKRI lebih politik praktis ketimbang keputusan konstitutional strategis. .. Diberikan kekuasan konstitutional ehh malah ngabdi ke eksekutif ..,” tulis Rizal di akun Twitternya @RamliRizal pada Sabtu (6/6/2020).

Rocky Gerung juga mengatakan bahwa dalam putusan yang dibuat, MK seringkali diintervensi oleh Istana dan juga Parlemen. Ini yang membuat fungsi MK dalam berdemokrasi tidak berjalan baik.

“Jadi saya bayangkan misalnya MK itu kantornya di Medan Merdeka Barat, cuma ada badannya aja, badan doang itu. Otaknya diatur secara remote 500 meter dari Merdeka Barat yaitu di Merdeka Utara, itu di istana, sedangkan kakinya di rantai di Senayan di DPR,” kata Rocky seperti dikutip JPNN.

MK juga dinilai telah gagal membantu kelancaran proses politik demokrasi di Indonesia. “Jadi ini problemnya ada di Mahkamah Konstitusi, tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah membantu pencernaan politik demokrasi, membantu pencernaan, dia menjadi enzim supaya demokrasi yang bekerja. Tetapi dia sendiri mengalami konstipasi yaitu pencernaan terganggu tidak bisa mencerna enzimnya kurang. Maka bisa disebut Mahkamah Konstipasi,” ujarnya.

MK, menurut Rocky tidak bisa membuat keputusan yang independen selama masih diintervensi sejumlah pihak “Sialnya MK dia mesti deal dengan orang yang mengangkat dia di Senayan, yang kakinya diikat di situ. Dan dia juga mesti deal dengan orang yang merestuinya di istana karena otaknya di sana, diremote, dikontrol dari sana,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Rocky, permasalahan seperti ini harus dapat diatasi agar MK bisa bersikap Independen. Jika MK sudah bisa lepas dari intervensi DPR dan Istana, Rocky yakin MK akan jalankan fungsinya dengan benar. (Very)

 

Loading...

Artikel Terkait