Bisnis

Kebijakan New Normal, Sebuah Langkah untuk Pemulihan Ekonomi

Oleh : very - Rabu, 24/06/2020 10:30 WIB

Sekolah Politik Indonesia, Yayasan Cemara Sembilanbelas mengelar Webinar bertajuk Pemulihan Ekonomi di Era New Normal, Jumat (19/6). (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID --Pandemi covid-19 telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional terjun bebas. Daya beli masyarakat melemah. Sektor industri, usaha kecil dan menengah pun terdampak lesu. Karena itu, Sekolah Politik Indonesia, Yayasan Cemara Sembilanbelas mengelar Webinar bertajuk Pemulihan Ekonomi di Era New Normal, Jumat (19/6).

Menghadirkan tiga pemateri, Denni Puspa Purbasari, Direktur Pelaksana Kartu Prakerja), Mukhamad Misbakhun, Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Golkar, dan Adhi S. Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia. Webinar ini diikuti 100 lebih peserta.

Semua pemateri yang hadir mengungkapkan hal senada, pandemi covid 19 melahirkan krisis ekonomi di semua lapisan masyarakat dan sektor usaha.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia, Adhi S. Lukman menyampaikan konsumsi rumah tangga akibat covid 19 turun ke angka 2,84 persen. Sebelum covid 19 rata-rata pertumbuhan ekonomi sektor konsumsi rumah tangga di angka 5 persen. Menurutnya, saat ini butuh kebijakan kolaborasi cepat dan cermat antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Pemulihan ekonomi butuh kolaborasi dunia usaha pemerintah, extraordinary untuk semua kebijakan, harus diambil dengan cepat, jangan terlalu lama mengambil kebijakan. Pemerintah juga perlu lebih cermat mengambil keputusan berdasar kondisi lapangan yang ada,” ungkap Adhi S. Lukman.

Sementara Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti agar kejatuhan ekonomi ini tidak semakin dalam dengan kebijakan preventif action. Misbkhun melihat krisis ini belum terlalu dalam meski sudah terasa dampaknya. Ia memandang kebijakan new normal harus didukung semua pihak sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi.

“Dengan kebijakan-kebijakan yang koherensif, terarah, mengena dan bisa diimplementasikan. Resolusi kebijakan yang preventif ini akan mengurangi kejatuhan ekonomi. Ini adalah upaya yang harus kita dukung bersama sebuah upaya konsolidasi seluruh elemen anak bangsa,” ungkap politisi Golkar itu.

Kehadiran Direktur Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menjelaskan akibat covid 19 Program Kartu Prakerja berubah menjadi semi bansos. Dampak covid 19 yang memukul semua lapisan masyarakat menyulitkan pemerintah menemukan instrumen pertolongan terhadap kelas menengah. Kartu Prakerja kemudian menjadi alternatif.

“Pelatihannya digelar secara online bukan by design tapi sebagai konsekwensi dari PSBB dan pysical distancing. Karena kalau dipaksakan offline tidak wise secara kesehatan,” pungkas Denni. (Very)

Artikel Terkait