Ada Wacana Reshuffle Kabinet, Jokowi Diminta Pertimbangkan Menteri Unsur DPD

Jakarta, INDONEWS.ID - Sejumlah senator dari beberapa daerah pemilihan menyikapi secara serius rencana Presiden Jokowi melakukan perombakan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Keseriusan perwakilan daerah dapat dibaca dari keinginan mereka agar adanya menteri dari unsur Dewan Perwakilan Daerah.(DPD).

Senator asal Lampung, Bustami Zainudin menerangkan, para menteri yang duduk dalam kabinet selama ini merupakan perwakilan Partai Politik. Selain utusan Parpol, pembantu presiden juga berasal dari profesional.

"Selama ini kan ada dua unsur, dari partai politik dan profesional. Nah, sudah saatnya ada unsur ketiga, dari DPD RI, yang selama ini bekerja untuk kepentingan daerah," kata Bustami Zainudin dalam keterangannya kepada media, Jakarta, Kamis,(9/07/2020)

Menurut Bustami, perwakilan DPD sangat layak untuk menduduki posisi eksekutif karena berhubungan langsung dengan masyarakat di daerah. Selain itu, unsur DPD merupakan kekuatan dari seluruh daerah pemilihan dari Sabang sampai Merauke.

"Kami yang selama ini bergelut mewakili daerah, terdiri dari 136 tokoh yang dipilih dengan suara yang signifikan, sangat layak untuk terlibat langsung dalam mengambil kebijakan di eksekutif," ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan oleh senator asal Nusa Tenggara Timur, Angelo Wake Kako. Keberadaan anggota dari unsur Parpaol dan kalangan profesional selama ini, belum mampu menciptakan keseimbangan,terutama dalam menyuarakan kepentingan daerah.

Adanya unsur DPD dalam kabinet akan memperkuat posisi Presiden Jokowi. Dengan demikian, rencana dan program yang berhubungan langsung dengan kepentingan di daerah dapat berjalan dengan lancar.

"Dan tentu ini akan memperkuat komposisi kabinet Presiden Jokowi, bukan hanya representasi partai politik dan professional, yang terkadang juga berlatar belakang pengusaha," jelasnya.

Senator asal Sulawesi Tengah, Abdul Rahman Thaha mengatakan, untuk mendukung pembangun Indonesia sentris, diperlukan keterlibatan langsung unsur DPD pada kekuasaan pengambil kebijakan.

Selama ini, menurutnya, DPD paling tahu kondisi ril pembangunan di daerah. Permasalahannya, ruang pengambilan keputusan sampai pada tahap membawa program strategis ke daerah, sangat kecil.

"Apalagi Pak Jokowi sudah menyampaikan konsep pembangunan Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. Kami yang melihat langsung bagaimana kondisi di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan," jelas Thaha.

Awal Mula Wacana Reshuffle Kabinet

Rencana perombakan susunan kabinet pertama kali disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi. Hal ini ia sampaikan pada saat rapat kabinet paripurna, Kamis,(18/06) yang lalu.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi secara terbuka menyampaikan rasa kecewaan atas kinerja para menteri, yang menurutnya belum memuaskan.

Kemarahan presiden ini ramai ditanggapi oleh masyarakat setelah ditayangkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden seminggu kemudian.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi.

Kemarahan presiden tidak terlepas dari bencana non alam Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini. Pemerintah telah mengalokasikan dana penanganan Covid-19, namun, serapannya masih kecil bahkan ada anggaran yang belum sama sekali digunakan.

Karena itu, presiden meminta kepada menteri dan pimpinan lembaga, merasakan betul penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19. Hal ini karena wabah corona tidak berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga kepada sektor ekonomi masyarakat.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal.Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," tutupnya.*