Nasional

Audiensi dengan Kementerian Agama, PP PMKRI Soroti Radikalisme di Perguruan Tinggi

Oleh : Marsi Edon - Kamis, 06/08/2020 15:30 WIB

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) melakukan audiensi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Dalam rangka menyampaikan rencana program kepengurusan periode 2020-2022, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) melakukan audiensi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. PP PMKRI diterima langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia periode 2019-2024, Jenderal Purn Fachrul Razi dan jajarannya.

Membuka audiensi bersama menteri Fachrul Razi, Ketua PP PMKRI Benidiktus Papa memperkenalkan jajaran kepengurusan PP PMKRI dan rencana program kerja kepada Menteri Agama. Kepengurusan yang ada merupakan perwakilan dari beberapa cabang PMKRI dari seluruh Indonesia.

Benidiktus Papa memberikan apresiasi terhadap peran Kementerian Agama yang telah terlibat langsung dalam pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Keterlibatan Kemenag dinilai penting dan bermanfaat karena mampu bekerja sama dengan tokoh dari berbagai agama untuk mengajak masyarakat melawan wabah yang ada.

"Kami atas nama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak Menteri dan seluruh jajaran, karena kami lihat bahwa kementerian agama menjadi salah satu pelopor dalam hal bagaimana menekan angka Covid. Termasuk beberapa bulan yang lalu bapak menteri mengeluarkan surat edaran untuk semua institusi agama, agar proses keagamaan itu bisa ditiadakan," kata Beni disela-sela audiensi tersebut, Jakarta, Rabu, (5/08/2020) kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Beni menyoroti beberapa permasalahan sosial seperti radikalisme yang masih berkembang di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Menurutnya, radikalisme masih ada dan perlu keterlibatan Kementerian Agama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Selain itu, Beni juga menyampaikan masalah berkaitan dengan keberadaa Pancasila. Ia mengatakan, hingga saat ini, masih ada oknum tertentu yang ingin mengganggu keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Kami melihat bahwa, isu radikalisme ini menjadi isu yang sangat penting untuk kita tetap kawal.Tentu karena kami melihat bahwa di beberapa kampus-kampus itu paham-paham radikalisme masih berkembang. Dan kalau kita melihat menurut riset yang ada, rata-rata paham-paham radikalisme menyebar di kampus-kampus besar," ungkapnya.

Tanggapan Kementerian Agama Terhadap PP PMKRI

Menanggapi beberapa masalah yang disampaikan oleh PP PMKRI, Menteri Agama Fachrul Razi menerangkan, Kementerian Agama saat ini memiliki rancangan program “Da’i Bersertifikat” yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Program ini sengaja dirancang untuk mengatasi masalah radikalisme di Indonesia.

"Kami rencanakan, dalam beberapa bulan ke depan. Program ini kita mulai dengan yang namanya, Da’i Bersertifikat. Mungkin nanti 2021 masuk pada penceramah bersertifikat," kata Fachrul Razi.

Adapun Da’i Bersertifikat tersebut, menurut Menag, akan ditugaskan untuk melakukan ceramah di lembaga-lembaga pemerintahan. Selain itu, penceramah ini akan ditugaskan untuk ceramah di BUMN.

"Kalau sudah ada nanti ini, maka semua kantor pemerintah, semua BUMN, lalu akan mengundang orang penceramah, yang diundang harus bersertifikat, tidak boleh tidak. Karena mereka yang sudah disepakati, mempunyai wawasan," jelasnya.

Terkait radikalisme di lingkungan sekolah, Kemenag mulai merencanakan bagaimana penceramah yang disediakan Kemenag yang nantinya akan menjadi penceramah di sekolah.

"Hal lain yang dalam kaitan tadi, pembinaan anak-anak, siswa khususnya. Yang memang selama ini celah masuk adalah disekolah, kampus misalnya ekstra kurikuler agama. Yang lalu kita itu tidak menangani secara khusus. Kali ini kami sudah berpikir untuk membangun itu.” ungkap Menag.

Selanjutnya Kemenag juga telah memprogramkan moderasi beragama. Program ini sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kemenag RI.

"Kementerian agama ini punya proyek yang namanya, moderasi beragama. Moderasi beragama ini kita garis bawahi, yang moderasi ini bukan agamanya. Kalau agama, kita udah paham, sampai kiamat nanti dia tetap moderat kan. Tetapi yang dimoderatkan cara berpikir kita, cara pergaulan kita dengan agama-agama yang berbeda, atau agama-agama yang sama tetapi pandangan-pandangan yang berbeda," jelas Fachrul Razi.

Selain beberapa program tersebut, Kemenag juga telah menggagas program yang khusus untuk wilayah Papua, yaitu `Kita Cinta Papua`.

"Kami sekarang juga sedang punya proyek, yang sudah baru mulai kami jalankan, yang kami sebut dengan “Kita Cinta Papua”. Ujung tombaknya adalah Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik dan FKUB.”

Menurut Menag, program Kita Cinta Papua lebih dikhususkan pada  bidang pendidikan dan keagamaan di wilayah Papua

"Ini betul-betul kami ingin menggarap Papua, khusus di bidang pendidikan, dan keagamaan, khususnya agama Kristen dan Katolik," jelasnya.

Program ini pun akan dimulai pada bulan Agustus 2020, yang diawali dengan beasiswa kepada ratusan pelajar dan mahasiswa asli Papua.

"Mulai bulan Agustus ini, sudah mulai ada kegiatan pertama, beasiswa kepada seratusan pelajar dan mahasiswa Papua asli di enam kota besar di Indonesia," tutupnya.*

 

Loading...

Artikel Terkait