Nasional

Mendagri Sebut Anggaran Daerah Terbatas, Penanganan Covid-19 Jadi Tidak Maksimal

Oleh : Marsi Edon - Senin, 10/08/2020 12:01 WIB

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.(Foto: Puspen Kemendagri)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan masalah penanganan Covid-19 di daerah. Salah satunya yakni keterbatasan anggaran untuk beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Tito, kekuatan pemerintah pusat telah diupayakan untuk penanganan Covid-19. Namun, langkah pemerintah di Jakarta tidak berjalan secara maksimal di daerah karena masalah anggaran.

"Pemerintah pusat all out sudah, sudah dibentuk Gugus Tugas, dibentuk komite sekarang Satgas, semua kekuatan pusat sudah dikeluarkan, anggaran, sumber daya, regulasi. Tapi mesin daerah, saya sudah muter satu bulan ini 16 provinsi, mohon maaf dengan segala hormat, mohon maaf Bu Khofifah, mohon maaf Bu Winarti, saya tak me-refer kepada satu kepala daerah, saya melihat ada 4 kuadran kepala daerah," kata Tito dalam wedminar yang diselenggarakan oleh Taruna merah Putih, Jakarta, Minggu, (10/8/2020) kemarin.

Tito menegaskan, kemampuan keuangan daerah setiap daerah sangat beragam. Ada daerah yang memiliki anggaran dalam jumlah banyak dan ada daerah yang memiliki anggaran sangat terbatas.

Masalah anggaran ini, menurutnya, berpengaruh terhadap kegiatan penanganan wabah di setiap daerah. Dalam pemantauan Mendagri Tito, terdapat pemerintah daerah yang kurang maksimal dalam pencegahan Covid-19 karena masalah anggaran.

"Kemampuan fiskalnya, ada yang miliki kemampuan fiskal yang kuat tapi banyak juga daerah yang miliki kemampuan fiskal terbatas, sehingga kita lihat di daerah yang kepala daerah mau, sungguh-sungguh tapi kemampuannya kurang, baik strategi maupun fiskal terbatas itu penanganannya di daerah nggak akan maksimal, untuk kendalikan masyarakat taat pada protokol kesehatan itu," jelas Tito.

Terhadap masalah tersebut, Tito selaku menteri dalam negeri mendorong pemilihan kepala daerah sebagai momentum untuk melahirkan pemimpin yang tangguh di masa krisis Covid-19.

Pilkada tidak hanya menjadi momentum untuk memilih kepala daerah. Tetapi, pilkada sebagai ajang menyelesaikan wabah virus corona dan dampaknya.

"Kepala daerah kita harus buat mampu dan harus kita buat mau. Harus mau dan mampu, baru mesin daerah bergerak. Nah, maka ini [Pilkada 2020] jadi momentum yang luar biasa penting untuk memutar, mendorong mesin pemerintah bergerak dalam menangani Covid-19," tutupnya.*

 

 

 

 

 

 

Loading...

Artikel Terkait