Opini

Hantu Kaum Orbanis

Oleh : Rikard Djegadut - Sabtu, 29/08/2020 17:30 WIB

Direktur Eksekutif LKIP & Mahasiswa Program Doktoral Humanity and Social Science, PFUR, Moscow-Rusia, Eduard Lemanto (Foto: Ist)

Oleh: Eduard Lemanto*)

Opini, INDONEWS.ID - SABDA Soekarno telah menjadi daging. Prediksinya tak meleset, bilang: “perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih berat, karena melawan saudara sendiri.”

Dua dekade pasca-reformasi, Indonesia terus ditabrak politik subversif; upaya-upaya pengeroposan kekuasaan sah dari dalam oleh anak bangsa sendiri dengan tuduhan-tuduhan serius namun dangkal. Negeri ini terus diporak-poranda oleh hantu-hantu palsu bikinan mereka. Hantu komunisme paling laku.

Diagnosa atas berbagai gejolak sosio-politik yang terus menghantam harus dimulai dari tiga pertanyaan kunci. Apa yang sesungguhnya terjadi? Siapa sesungguhnya anak-anak bangsa, desainer kekacauan sosio-politik? Mengapa mereka tak henti-hentinya mengombang-ambing negeri ini?

Siapa Kaum Orbanis?

Harus diakui, reformasi kita berjalan lunglai dan loyo. Orba memang dihempas. Namun, generasi ideologis-politisnya tetap meraksasa dan berdaya cengkeram kuat. Otoritarianisme itu memang sudah di liang kubur.

Namun, “para murid dan generasi jebolannya” terus bersikukuh mempraktikkan metode dan sistem hegemoni ber-KKN itu. Mereka inilah yang saya sebut sebagai Kaum Orbanis (KO), klub elite yang terbentuk dari kaum ideologis (agama), ekonomi (bisnis), militer (militer-politis) dan politik (parpol), baik yang ada di luar maupun yang “tersembunyi” di dalam istana.

Mereka penikmat enaknya sistem Orba yang disesaki back door deals; kesepakatan di belakang pintu atau pintu dapur. Mereka eksklusif dan tertutup. Transparansi, pintu utama demokrasi, bagai hantu pengganggu bagi mereka. Ini lingkaran parasit pemerah negara.

KO juga merupakan elite-elite penikmat demokrasi-reformasi yang membenci sentralisme Orba tetapi “mencintai” dan menutup mata terhadap masalah desentralisasi KKN di era reformasi. Mereka telah membentuk imperium, berkekuatan nasional dan trans-nasional. Mengusik tidur nyenyak mereka berarti chaos-kekacauan dan turbulensi-keolengan negara.

Mereka eksplosif manakala negara tidak menuruti kehendak mereka. Karenanya, dipimpin oleh seorang “presiden malaikat” sekalipun, Indonesia akan terus bergejolak jika mengusik mereka. Selalu ada hantu kuat bikinan mereka yang membuat ruang publik kucar-kacir. Mereka pencipta badai politik yang menghantam negeri hingga keok.

Presiden yang patuh pada hasrat KO akan duduk tenang di kursi kekuasaan. Yang mengusik mereka akan terus digoyang. Anda dan saya bisa memeriksa: presiden mana saja yang terus dirintang karena operasi “hantu kaum orbanis” itu. Badai sosio-politik yang menghempas Jokowi bisa dilacak dari sana.

Skema Penghancuran Negara

Skema pembantingan, penggilasan dan pengrusakan negara, KO menggunakan metode politik devide et impera: politik pecah belah guna mempertahankan diri.

Kini, jalan terbaiknya adalah penciptaan politik rasial guna melahirkan kecemasan sosial (social consternation). Agama adalah alat terbaik untuk itu. Sebab, ia mudah disetir.

Kita pun bisa periksa, kolonisasi warga (seperti: nasionalis-agamis, kadrun-pancasilais, dan seterusnya) sebagian besar adalah ciptaan dan operasi mereka. Dikotomi semacam itu memang tampak nyata, namun sebagian besar ilusi. Yang riil adalah KO konsisten melawan negara.

Metode proteksi diri KO terhadap tekanan negara adalah dengan membangun bisnis massa, tepatnya penciptaan kediktatoran massa (mass dictatorship), dengan memanfaatkan ruang kebebasan berpendapat dan berkumpul. Kediktatoran massa itu hanyalah instrumen atau mantel penutup kediktatoran mereka sendiri.

Jika kita telusuri berbagai demonstrasi dalam beberapa tahun belakangan, “tirani mayoritas” yang tampak dalam aksi-aksi jalanan itu sengaja diciptakan untuk menekan pemerintah sekaligus menutupi tubuh “tirani minoritas” mereka sendiri.

Operator lapangannya, KO memanfaatkan kelas menengah yang kalah dalam kontestasi. Sementara di level akar rumput, KO hanya punya peluang untuk menggunakan sentimen agama dengan memanfaatkan kelompok “proletariat agamis”. Mereka ini mirip jerami kering. Mereka mudah terbakar. Bisa dibilang, mereka ini adalah warga agamis buruh politik. Bagaimana agama di mata KO?

Agama: Peternak Politik

Coba amati berbagai gerakan massa. Apapun isunya, gagasan-gagasan agamis-religius nyaris selalu dipakai sebagai tonggak gerakan.

KO pura-pura jatuh cinta dengan agama dan kaum agamis, mirip strategi yang pernah dipakai rezim Orba 4 tahun sebelum kejatuhannya. Ia merangkul golongan agamis guna mengais dukungan politik.

Sayangnya, strategi itu terlambat dan akhirnya runtuh. Itu hanyalah strategi “cinta monyet”. Cinta penuh kepura-puraan dan sekadar saling memanfaatkan. Di sana hanya terjadi pertukaran kepentingan kekuasaan dan ekonomi di antara elite ekonomi-politik KO dengan elite-elite agama.

Untuk pelestarian “hubungan terlarang” itu, masing-masing elite memanfaatkan warga. Namun, warga di mata mereka bukanlah citizen (warga negara), pun congregations (umat), tetapi political cattle (ternak politis).

Sebab, mereka sekadar dimanfaatkan sebagai gerombolan jalanan, misalkan dalam demonstrasi, yang berguna untuk menekan pemerintah. Metode ini terus menguat sepanjang era pasca Reformasi.

Strategi “peternakan politik” lewat jalur agama ini sangat berbahaya. Ia sangat laku di pasaran politik, namun bayarannya mahal bagi bangsa ini.

Harus dicamkan bahwa agama itu merupakan death zone - zona kematian - jika dipakai sebagai lokomotif politik. Agama hanya akan menjadi korban terburuk dari permainan politik KO. Agama dikadali hingga menyerupai rongsokan.

Di level nasional, perlahan agama menjadi objek ejekan di ruang publik, tak peduli mayoritas atau minoritas. Semua agama akan bernasib sama, yakni korban.

Yang perlu dicatat adalah Indonesia merupakan negara kepulauan. Secara politik rasial, jika strategi politisasi agama dijalankan di setiap daerah, semua agama berpeluang menjadi mayoritas. Coba anda bayangkan akibat buruk dari lanskap politik semacam itu.

Ada dua kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Pertama, lanskap politik KO yang terus menerus memakai strategi politik rasial segera menghasilkan sentimen-sentimen kedaerahan. Bangsa ini bersiap-siap memetik hasil buruk yakni kolonisasi wilayah kepulauan berdasarkan agama.

Akibatnya, kedua, setiap daerah berpeluang besar menjadi pusat-pusat konflik politik karena agama. Hasilnya, setiap daerah menjadi pusat-pusat ancaman bagi integrasi negara. Alhasil, institusi agama mengalami kerusakan berat. Cinta monyet politik KO dengan agama membuahkan dekadensi moral.

Strategi sakralisasi (penyucian) dan purifikasi (pembersihan) politik bertopeng visi-misi religius segera menjadi arus balik deras yang menghantam elit agamis hingga menjadi sangat hedonis.

Mereka diseret masuk ke dalam gaya hidup bohemian; penikmat dunia model, bergaya selebritas, bebas tanpa terikat batasan-batasan sebagai pemuka agama. Agama jeblok ke desakralisasi (pengotoran). Agama dipakai sebagai sebuah alat pengubah gaya hidup. Kelakuan elite-elite agama terseret mengikuti gaya hidup borjuasi dan politis KO.

Buntutnya, agama yang seharusnya menjadi ruang dedikasi para pemukanya menjadi institusi pencetak the white collars; orang-orang gajian yang mengais rejeki. Kaum berjubah berubah menjadi the white collar preachers; para pengkotbah yang hidup dari berjualan kotbah-kotbah di ruang publik.

Mereka tidak bersabda, tetapi berkampanye. Mereka berubah menjadi bodyguard bagi KO. Buku-buku suci dipelintir menjadi buku-buku politik. Agama terseret (tak jarang pula menyeretkan diri) ke dalam pusaran perubahan (politik) yang nikmat itu.

Dekadensi moral dalam institusi agama dimulai dari situ. Kondisi itu membawa mereka pada sebuah perjumpaan strategis, yakni bagaimana berkolaborasi menjaga kelestarian kekuasaan. KO berkepentingan untuk pelestarian pengaruh ekonomi-politik (kekuasaan).

Sementara “kaum agamis” berkepentingan menjaga pelestarian privilese religius dan kekuasaan atas umat. Kesamaan orientasi itu membawa mereka pada perkawinan semu dan saling mengeksploitasi, tanpa memikirkan ekses super buruknya pada lingkup negara dan relasi sosial. Lalu, bagaimana?

Negara dan Pertobatan Elit

Negara sesungguhnya memiliki jalan terbaik menghadapi situasi ini. Rumusnya, transparansi total. Sudah saatnya negara membongkar total muatan hantu-hantu buatan Kaum Orbanis.

Hantu sesungguhnya adalah mereka. Hantu komunisme dan sejenisnya adalah ilusi. Hantu intoleransi dan hantu tirani mayoritas penuh kepalsuan. Semua itu adalah sihir-sihir politis ciptaan KO.

Semuanya dibangun guna menggilas kekuasaan sah negara, apalagi pemerintah yang berjalan lurus dan tegak bagi kepentingan negara. Negara tak boleh ragu lagi menyatakan selugas-lugasnya bahwa hantu KO adalah duri-duri besi masa lalu yang masih kuat dan terus hidup.

Publik harus mendapat keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai sebab musabab dan apa yang sesungguhnya terjadi di balik ombang-ambing sosio-politik selepas otoritarianisme Orba.

Ini cara menumpas terbaik dan beradab, bukan dengan senjata versi Orba. Negara wajib melakukan pertobatan massal di tingkat elite. Itu metanoia elite (Yunani, metanoia: perubahan pikiran atau pertaubatan).

Hanya itu jalan tunggal agar negeri ini lekas berjalan ke masa depan. Jika tidak, Indonesia akan terus digerogoti oleh hantu nyata masa lalunya itu, yakni hantu Kaum Orbanis.

*) Eduard Lemanto adalah Direktur Eksekutif LKIP & Mahasiswa Program Doktoral Humanity and Social Science, PFUR, Moscow-Rusia

NB: Tulisan ini telah tayang sebelumnya di RMOL tertanggal 29 Agustus 2020. 

Loading...

Artikel Terkait