Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). (Foto : Ilustrasi)
Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak menunda pelaksanaan Pilkada Serentak yang menurut rencana akan digelar pada 9 Desember 2020.
Padahal, sudah banyak pihak yang mendesak agar pilkada ditunda mengingat penyebaran virus corona belum berhasil dikendalikan, salah satu desakan datang dari PB IDI.
"Secara internal PB IDI meminta menunda pilkada. Dengan pertimbangan tanpa pilkada saja, walaupun tadi disampaikan narsum dari pemerintah mampu menangani kerumunan dan menjaga protokol kesehatan, namun pelaksanaan di lapangan itu perubahan perilaku sangat sulit dijalankan. Ini yang menjadi concern PB IDI. Itu kenapa kita meminta menunda di internalnya," kata anggota Satgas PB IDI Mahlil Ruby dalam webinar yang dihelat Masyarakat dan Pers Pengawas Pemilu (Mapillu) PWI, Kamis (24/9/2020).
Saat ini IDI melihat pertumbuhan kasus corona di Indonesia masih terus terjadi. Belum ada tanda-tanda menurun.
"Jadi PB IDI lagi memantau kapan puncaknya di Indonesia ini. Karena kalau kita melihat hari ini kita masih ada di lerengnya, bukan puncak, apalagi turun lereng. Kita masih menaikkan lereng dan belum sampai puncak," jelas Mahlil.
"Namun karena pemerintah sudah beberapa kali menunda pilkada sampai ke Desember, harapannya di Desember ada penurunan kasus," sambung Mahlil.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih mengungkapkan dengan tetap digelarnya pilkada serentak dimasa pandemi ini mengundang risiko tinggi. Jika terjadi lonjakan pasien covid-19, maka tenaga kesehatan (nakes) dan fasilitas pelayanan kesehatan tak bakal memadai.
"Kalau hitung-hitungan terjadi lonjakan yang hebat akibat pemilu itu, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tak akan tercukupi untuk menanggulangi itu. Itu jadi kekhawatiran kita," kata Daeng.
Daeng menegaskan bahwa para tenaga kesehatan banyak yang khawatir bila tahapan Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi terus dilanjutkan. Soalnya, jika terjadi lonjakan kasus corona saat pilkada maka bisa dipastikan tenaga kesehatan yang menanggung beban tersebut.
"Karena terus terang yang sangat khawatir itu nakes, Pak. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu nantinya beban beratnya di nakes," pungkas Daeng. (rnl)