Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus
Jakarta, INDONEWS.ID - Kepiawaian Jokowi menggaet Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintah telah berhasil menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mati dini dan tak berani berkutik di hadapan pemerintah. Parlemen dinai cenderung menjadi stempel bagi keinginan-keinginan pemerintah.
Demikian dikatakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus saat menyampaikan evaluasinya terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin dalam diskusi yang digelar Para Syndicate secara daring, Selasa (20/10).
"Kepiawaian Jokowi menarik Gerindra juga menjadi lonceng kematian dini parlemen sebagai lembaga penyeimbang. Ya setelah dominasi koalisi sudah semakin sempurna, parlemen menjadi macan ompong yang tak berkutik di hadapan pemerintah. Parlemen cenderung menjadi stempel bagi keinginan-keinginan pemerintah," kata Lucius.
Jelas bahwa DPR sebagai lembaga legislatif dianggap telah kehilangan perannya dalam hal pengawasan.
Sehingga, satu per satu wacana muncul dan dieksekusi tanpa hambatan politik dan mengabaikan suara rakyat. Terlihat mulai dari revisi UU KPK, pemindahan ibukota, hingga pembuatan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Padahal secara umum kinerja legislasi parlemen sangat buruk, tetapi pada RUU yang menjadi fokus pemerintah, DPR bisa ngegas membahasnya sesuai dengan yang diinginkan pemerintah," ujarnya.
Demokrasi Suram dan Penyimpangan Kekuasaan
Lucius juga melihat kekuasaan yang sudah dibangun Jokowi selama setahun terakhir ini dinilai telah menghilangkan secara sistematis peran check and balances eksekutif-legislatif. Ia khawatir adanya akumulasi kekuasaan pada satu koalisi tersebut dapat berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.
"Potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang paling mungkin akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bukan hanya terkait pembungkaman suara kritis, tetapi korupsi, dinasti politik, dan lain-lain akan bisa tumbuh dengan subur," ujarnya.
Lucius mengatakan, Presiden Jokowi berhasil menyiapkan dirinya sebagai eksekutor dengan dominannya partai politik pendukungnya di DPR RI.
"Strategi politik Jokowi sendiri memberikan andil bagi semakin kuatnya kekuatan pendukungnya di parlemen," kata Lucius
Lucius juga berpendapat, akumulasi kekuasaan yang dibangun Presiden Jokowi dalam setahun terakhir telah menghilangkan peran check and balances eksekutif dan legislatif. Menurut Lucius, akumulasi kekuasaan itu berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan.
"Potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang paling mungkin akan terjadi beberapa tahun ke depan. Bukan hanya terkait pembungkaman suara kritis, tetapi korupsi, dinasti politik akan bisa tumbuh dengan subur," pungkas dia.*