Bisnis

Teten Masduki: Pemerintah Ingin NTT Jadi Provinsi Koperasi

Oleh : very - Sabtu, 24/10/2020 18:01 WIB

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Ketua Dekranas NTT, Julie Sutrisno Laiskodat saat mengunjungi pusat kerajinan tenun NTT. Foto: Kemenkop)

Kupang, INDONEWS.ID -- Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki meminta semua pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar mendirikan dan bergabung dengan koperasi. Sebab, dengan bergabung dalam koperasi maka kesulitan permodalan, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia bisa diatasi lewat koperasi.

Hal itu ditegaskan Teten Masduki dalam pertemuan dengan 30 perwakilan UMKM yang tergabung di Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Daerah NTT di kantor Dekranas NTT di Kupang, Jumat (23/10/2020). Pertemuan dengan MenkopUKM itu dipimpin oleh  Ketua Dekranas NTT, Julie Sutrisno Laiskodat.

Turut mendampingi Teten dalam pertemuan itu adalah Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB-KUMKM, Supomo, dan Deputi Pengawasan KemenkopUKM, Achmad Zabadi dan staf ahli Kemenkop UKM, Riza Damanik.

Teten mengatakan hal tersebut untuk menjawabi keluhan para pelaku UMKM terkait kesulitan permodalan dalam berusaha, pemasaran dan masih kurangnya sumber daya manusia pelaku UMKM.

Para pelaku UKM yang hadir antara lain pengusaha penenun kain ikat NTT, pengusaha kopi, coklat, teh maringga atau teh daun kelor, jus azam, dan sejumlah kerajinan lainnya.

Teten mengatakan, pemerintah menyalurkan bantuan untuk UMKM lebih bagus melalui koperasi. Demikian juga produk UMKM bisa dipasarkan melalui koperasi.

Menurutnya, hal seperti itu telah dilakukan negara-negara maju, seperti Belanda, Jerman dan New Zealand. “New Zealand itu adalah negara UMKM. UMKM mereka berkembang karena mereka berkoperasi. Demikian juga di Belanda dan Jerman,” kata Teten seperti dikutip dari siaran pers.

Menurut Teten, pihaknya akan menyalurkan bantuan dana untuk pelaku UMKM di NTT melalui LPDB. “LPDB menyalurkan bantuan melalui koperasi. Makanya ayo terus bergabung dalam koperasi. Ada juga dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana pinjaman dengan nilai di bawah Rp 10 juta bunga nol persen,” kata Teten.

Teten menambahkan, partisipasi masyarakat Indonesia untuk berkoperasi hanya mencapai 8,41%. Angka tesebut masih sangat rendah dibandingkan persentase negara lain dalam skala global sebesar 16,31%. “Dari 8,41% masyarakat Indonesia yang berkoperasi sebagian besarnya masyarakat NTT,” kata dia.

Mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengatakan, koperasi terbaik di Indonesia sampai saat ini ada di NTT, seperti Koperasi Obor Mas dan Koperasi Pintu Air. “Pemerintah ingin NTT ini merupakan Provinsi Koperasi. Ayo terus semangat berkoperasi,” tegas Teten. 

Teten mengatakan, selama ini banyak masyarakat enggan ke koperasi karena banyaknya koperasi gagal bayar uang anggotanya. Koperasi mengumpulkan uang dari anggota namun diinvestasikan di luar kegiatan usaha  anggota.

"Koperasi harus menjadi bibit usaha yang menarik untuk investor. Harus ada pembenahan dalam sistem manajerial koperasi, sehingga orang bisa tertarik untuk menaruh simpanan, berinvestasi, atau bahkan menjadi anggota koperasi," tutur Teten.

Menurut Teten agar masyarakat berinvestasi di koperasi, perlu adanya lembaga penjaminan simpanan khusus koperasi atau seperti Lembaga Simpan Pinjam di perbankan. Dengan penjaminan ini para anggota koperasi merasa aman memiliki dana di koperasi.

Sementara Supomo mengatakan, ia kagum dengan masyarakat NTT gemar berkoperasi. Oleh karena itu, Supomo mengajak masyarakat yang belum bergabung dalam koperasi agar sudah saatnya bergabung dalam koperasi. “Kita akan menyalurkan bantuan dana kalau pelaku UMKM bergabung di koperasi,” pungkasnya. (Very)

 

 

Artikel Terkait