Ekonom Senior Rizal Ramli. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, secara nominal posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal itu karena adanya pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Dimana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah sebesar Rp5.756,87 triliun per akhir September 2020. Adapun rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 36,41%.
"Pengelolaan utang pemerintah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap," ujarnya, dalam laporan APBN Kita, Kamis (22/10/2020) lalu.
Sri Mulyani mengatakan, bahwa pemerintah berkomitmen mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar surat berhaga negara (SBN) domestik yang terlihat dari penerbitan SBN Ritel secara berkala yang ternyata mendapatkan sambutan sangat baik dari masyarakat.
Secara rinci SBN domestik atau yang berdenominasi rupiah sebesar Rp3.629,04 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp2.973,01 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk sebesar Rp656,03 triliun.
Sedangkan, untuk SBN valas sebesar Rp1.263,54 triliun. Terdiri dari SUN Rp999,49 triliun dan Sukuk Rp264,05 triliun. Untuk pinjaman dalam negeri mencapai Rp11,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp852,97 triliun.
Pinjaman luar negeri ini terdiri dari bilateral Rp318,18 triliun, multilateral Rp489,97 triliun, dan commercial bank Rp44,82 triliun.
"Yang terbaru, hasil penerbitan Sukuk Ritel seri SR013 pada September lalu berhasil memperoleh sebesar Rp25,67 triliun dan menjaring 44.803 total investor," ujar Sri Mulyani.
Kondisi ini membuat sejumlah pengamat ekonomi angkat bicara. Pasalnya pembengkakan utang di tengah rendahnya kinerja pemungutan pajak berpotensi menganggu kredibilitas anggaran.
Ekonom senior Rizal Ramli misalnya menyatakan bahwa kondisi utang pemerintah sudah berada di lampu merah. Ia mengatakan, sejumlah indikator ekonomi telah merosot.
“Dalam tahun keenam ini, bahkan sudah sebelum Covid-19 sebetulnya sudah ada indikator ekonomi RI merosot, atau sejak satu setengah tahun yang lalu. Kami berkali-kali katakan awas, lampu kuning atau lampu merah, karena buat bayar bunga utang aja pakai utang,” ujar Rizal.
Rizal Ramli juga menjelaskan kondisi ekonomi pada saat dirinya menjadi Menko Ekuin pada era pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, atau Gusdur.
“Tax ratio kita termasuk paling rendah, jaman saya Menko Ekonomi tahun 2000, tax ratio itu 11,5 %, hari ini 2019 10 % dan karena Covid 8 %,” ungkapnya.
Rizal juga menyindir soal utang pemerintah yang semakin hari semakin membengkak. “Kalau soal utang, gak ada Covid, utang kita juga sudah besar kok. Dan hari ini, utang pemerintah yang besar termasuk BUMN utang swastanya lebih kecil, meski memang, saya gak bisa salahkan Pak Jokowi juga,” kata Rizal.
Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini mengatakan kondisi ekonomi kita saat ini mirip seperti petinju yang sudah kena jab lawan.
“Nah orang kalau utangnya banyak mirip seperti petinju, kena jap. Misalnya saja Sinar Mas gak bisa bayar 13 miliar dolar, akhirnya krisis, hari ini udah ada japnya yaitu 44 perusahaan keuangan non bank ,asuransi gagal bayar 500 triliun inilah japnya,” jelasnya.
Menurutnya, tak banyak yang bisa dilakukan oleh tim ekonomi saat ini. Hal inilah juga yang menyebabkan kondisi ekonomi RI semakin terpuruk.
“Banyak yang gak paham kalau utang sudah terlalu banyak, maka untuk membayar bunganya harus minjam, yang kedua sertiap kali pemerintah menerbitkan SUN, dana publik likuiditas publik kesedot, karena bunga sun lebih mahal dari deposito, dan kemudian dijamin 100 % padahal kalau ditaro dibank yang dijamin hanya 2 miliar per nasabah, per bank, tapi beli sun 1 triliun dijamim, apa yang terjadi, setiap kali pemerintah menerbitkan sun, seteprtiga dari likiusitad kesedot untuk beli sun,” ungkapnya.
Mantan Menko Kemaritiman ini menyebutkan bahwa wajar saja dengan skema tersebut ekonomi RI tersendat. “Apa dampaknya, pertumbuhan kredit tahun lalu hanya 6%, kalau ekonomi kita hanya 15,8 %, hari ini sampai Oktober hanya 3% itulah yang memukul daya beli, bukan hanya regulasi, bagaimana mau hidup kalau uang yang beredar pertambahan kreditnya hanya 3% belum lagi alokasi untuk usaha kecil hanya 17 % dari 3 % itu. Dibawah gak ada likuiditas inilah yang memukul mengapa ekonomi RI merosot, regulasi penting, birokrat kita brengsek, kerja memeras pengusaha, tapi itu nanti kita benahin,” ujarnya.
Bisa Dihukum
Pada kesempatan itu, Rizal juga menganalogikan skema peminjaman utang yang kerap dilakukan oleh tim ekonomi pemerintah. “Banyak yang gak ngerti, mengapa Menteri Keuangan ‘terbalik’ mendapat hadiah. Simpel kok, misalnya bung Johhny Plate pasang plang, kasih pinjaman uang dengan bunga 15%, trus saya datang Pak Johnny saya mau pinjam uang dengan bunga 17% selama 10 tahun. Pak Johnny pastih kasih saya hadiah, ajak main golf dan lain-lain. Saya gak habis pikir, ini sangat simpel sekali. Tidak ada Menteri Keuangan lain yang dapat hadiah, karena mereka pelit-pelit, mereka datang ke bank dan kasih bunga lebih kecil, itu yang dilakukan menteri keuangan Singapura, Jepang dan China,” ujarnya.
Menurut Rizal Ramli, dengan pinjaman berbunga besar akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi RI. “Dampaknya besar, kalau selisih bunga 2% minjam 10 miliar dolar, tambahan bunganya tambah sepertiganya, yang bayar akhirnya rakyat kita. Ini tindakan kriminal, dan ini kalau di negara lain ini bisa dihukum,” ujarnya. (Very)
Loading...
