Prof Didin Damanhuri: RI Jauh Lebih "Favorable" Kembangkan Kerjasama Ekonomi dengan Biden

Jakarta, INDONEWS.ID – Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) dimenangkan oleh Joe Biden-Kamala Harris. Terpaksa Donald Trump harus tersingkir dari kursi kepresidenan yang diperjuangkannya mati-matian. Hampir pasti tersingkir pula sejumlah kebijakan Trump, baik kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi selama ini.

Mata dunia kini tertuju kepada Joe Biden. Apa sejumlah kebijakan politik Presiden ke-46 AS, yang akan dilantik pada Januari 2021 itu? Bagaimana pula sejumlah kebijakan ekonomi yang akan diambil presiden yang memiliki nama lengkap Joseph Robinette Biden Jr. itu dan bagaimana hubungannya dengan Indonesia?

Guru Besar Ekonomi Politik FEM IPB, Prof. Didin S. Damanhuri mengatakan secara keseluruhan, kemenangan Biden tidak akan terlepas dari tradisi Partai Demokrat. Dalam tradisinya, Partai Demokrat lebih menekankan pada pembangunan Hak Asasi Manusia, demokrasi dan multilaralisme.

“Tradisinya tekanan Partai Demokrat lebih kuat terhadap HAM, tradisi demokrasi serta multilateralisme. Makanya AS akan aktif kembali menggunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organ-organ dibawahnya (WHO dst),” ujarnya kepada Indonews.id di Jakarta, Kamis (12/11).

Karena itu, menurut Ketua Dewan Pakar BS (Brain Society) Center ini, AS lebih mendukung kembali 2 negara dalam kerangka Israel-Palestina, Uni Eropa, dan mungkin mendorong Inggris untuk kembali ke Uni Eropa.

“Namun Joe Biden akan menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis akan tetap menekan China agar lebih menguntungkan geopolitik AS di Asia khususnya dalam konflik Laut China selatan,” ujarnya.

Sementara dalam konteks ekonomi, Biden akan lebih favorable terhadap kerangka globalisasi dan regionalisme (AFTA, NAFTA dst), dan tidak terlalu menekankan “American First” dan proteksionisme.

Karena itu, kata Didin, Indonesia akan lebih diuntungkan dari pendekatan Biden karena lebih memilih keterbukaan ekonomi atau globalisasi.

“Cuma kemungkinan [akan mendapat] tekanan ekonomi inklusif [mewujudkan ekonomi inklusif] yang memperbaiki ketimpangan antara negara-negara di Utara (negara kaya) versus negara Selatan (negara miskin),” ujarnya.

Dengan demikian, kata Didin, Indonesia dengan Biden akan jauh lebih favorable (baik) dalam mengembangkan kerjasama ekonomi Internasional dengan “The Other Kind of Globalization” yang mengusung Inclusive Development dan keadilan global.

“Namun [secara keseluruhan] kemenangan Biden yang lebih humanis akan membuat pendekatannya lebih luas dalam hubungan internasional,” pungkasnya. (Very)