Presiden Joko Widodo.(Foto:Istimewa)
Jakarta, INDONEWS.ID - Rencana pemerintah membuka kembali kegiatan belajar tatap muka awal tahun 2021, belum menemukan titik temu. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah karena mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.
Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah masih sangat hati-hati untuk mengeluarkan kebijakan, membuka sekolah tatap muka karena pertimbangan keselamatan anak -anak peserta didik. Pemerintah ingin memastikan, belajar tatap muka tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.
"Saya menyadari banyak orangtua yang tidak sabar menunggu sekolah dibuka kembali. Tapi kita harus hati-hati karena kesehatan, karena keselamatan adalah hal yang terpenting," ungkap Jokowi pada saat memberikan sambutan pada acara puncak peringatan HUT ke-75 PGRI dan GBN tahun 2020, Jakarta, Sabtu,(28/11/2020) kemarin.
Pada kesempatan tersebut, ia menekankan tentang penting berbagai macam inovasi dalam kegiatan belajar mengajar di situasi pandemi. Dengan berbagai macam kreasi dan inovasi, proses belajar tetap berjalan, meskipun di tengah pandemi.
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan, keputusan untuk membuka sekolah tatap muka harus mendapatkan keputusan bersama dari pemerintah daerah, kepala sekolah dan Komite Sekolah.
"Komite Sekolah adalah perwakilan orang tua dalam sekolah. Jadinya kuncinya, ada di orang tua. Dimana kalau komite sekolah tidak membolehkan sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka," kata Nadiem dalam keterangan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, (25/11/2020) yang lalu.
Meski demikian, pemerintah daerah memiliki hak untuk membuka sekolah mana yang diizinkan untuk dibuka kembali. Alasan untuk dibukanya kembali sekolah tatap muka, menurut Nadiem karena permintaan dari pemerintah daerah itu sendiri.
Pemerintah daerah yang terdiri dari kecamatan hingga desa, bisa menilai sendiri mana daerah yang aman. Dan juga bagi sebagian masyarakat sangat sulit untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Lalu dari sisi orang tuanya, tidak perlu khawatir ketika sekolah tatap muka dibuka kembali.
Jika orang tua merasa tidak nyaman, sekolah tidak bisa memaksa anaknya masuk ke sekolah. Siswa tersebut bisa melanjutkan belajar melalui PJJ.
"Jadi, hybrid model ini akan terus berada. PJJ bukan berarti berakhir," jelas Nadiem.
Yang harus diketahui juga oleh masyarakat, ketika sekolah kembali dibuka, tidak seperti kondisi sebelum pandemi. Karena kapasitas maksimal dalam satu kelas hanya 50 persen dari total kapasitas. Pihak sekolah juga harus melakukan penjadwalan kegiatan belajar mengajar.
"Sekolah harus melakukan dua shift minimal, agar bisa mematuhi aturan itu. Masker wajib dikenakan, tidak ada aktivitas selain sekolah, tidak ada kantin lagi, tidak ada ekskul (ekstrakurikuler) lagi, tidak ada olahraga lagi. Tidak ada aktivitas yang diluar lagi, siswa masuk kelas dan setelahnya langsung pulang," ungkap Nadiem.*