Bisnis

Menkeu Soal Lesunya Pertumbuhan Kredit, Rizal Ramli: Tidak Ada Penjelasan Siapa yang Bertanggung Jawab

Oleh : very - Selasa, 29/12/2020 18:22 WIB

Rizal Ramli-Sri Mulyani. (Foto: Suratkabar.id)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belakangan ini laju kredit perbankan semakin lesu, nyaris menyentuh level 0%. Itu berarti makin sedikit orang yang mengajukan kredit sepanjang masa tersebut.

"Selain mereka harus melakukan tadi PSAK 71, mereka lihat risiko kredit memang melonjak tinggi sekali. Maka credit growth menurun, credit growth sekarang ini hampir di level 0% atau bahkan negatif. Growth kredit yang sangat lemah tidak akan mungkin mendorong ekonomi kita dan ekonomi tidak mungkin hanya didorong dengan APBN sendiri," ujarnya dalam acara Business, Finance & Accounting Conference yang digelar IAI, Selasa (8/12/2020).

Tidak adanya pertumbuhan kredit, kata Sri Mulyani, merupakan tanda bahaya. Bila dibiarkan berlarut-larut tanpa kredit dan aktivitas usaha maka dia khawatir kondisi dunia usaha bisa pingsan. Ujung-ujungnya, ekonomi pun terdampak negatif.

"Maka situasi sekarang ini kita harus kembali atau berupaya bagaimana sektor-sektor keuangan dan korporasi kembali bisa melakukan bisnisnya. Secara hati-hati, namun harus mulai pulih, karena kalau terlalu lama dia pingsan ekonominya juga pingsan," ujarnya seperti dikutip detik.com.

Karena itu, kata Sri Mulyani, perbankan harus mulai menyalurkan kredit. Di sisi lain para korporasi juga harus mulai berani mengambil kredit. "Nah kalau yang satu nggak berani mengambil kredit, yang satunya tidak berani memberi kredit maka ekonominya akan pingsan," katanya.

Menanggapi pernyataan terkait tidak beraninya orang mengajukan kredit, ekonom senior Rizal Ramli mengatakan bahwa Sri Mulyani menyontek pernyataannya. Namun, Sri Mulyani tidak menjelaskan siapa saja pihak yang bertanggung jawab soal “crowding out” dan seretnya likuiditas.

“Nyontek argumen RR, tidak ada penjelasan siapa yg bertanggung jawab soal ‘crowding out’ dan seretnya likwiditas. Situ yg penyebabnya, situ pura2 oon dan ndak tahu.. drama pisan,” ujar mantan Menko Perekonomian tersebut.

Sri Mulyani menambahkan tidak beraninya orang mengambil kredit itulah yang mendasari pemerintah bersama dengan OJK memberikan relaksasi kredit. Pelaku usaha termasuk UMKM bisa tidak membayar utang pokoknya selama 6 bulan atau 9 bulan.

"Untuk usaha kecil bahkan bunganya dibayar disubsidi oleh pemerintah. Sehingga mereka tidak mengalami tekanan dari sisi pembayaran kreditnya. Untuk usaha kecil pun kita memberikan yang disebut jaminan pinjaman modal kerja," ujarnya.

Dari sisi perbankan, pemerintah juga terlindungi dengan jaminan pinjaman modal kerja itu. Sebab jika rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) naik tidak mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

"Kami menyadari bahwa kebijakan ini adalah kebijakan extra ordinary. Selalu ada dilema antara memberikan jaminan perlindungan versus terjadinya moral hazard. Ini adalah sesuatu yang harus dikalkulasi risikonya antara kebutuhan untuk memulihkan ekonomi, namun di sisi lain kita tetap hati-hati kemungkinan terjadinya tadi kejahatan atau moral hazard," pungkasnya. (Very)

 

 

Loading...

Artikel Terkait